Foto : Ungkap, Koordinator Pemuda pemantau kinerja pusat dan daerah saat sesi wawancara dengan awak media
Forumnusantaranews.com- Sejumlah aliansi masyarakat kembali mendatangi kantor kejaksaan negeri (Kejari) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu siang (22/1).
Kedatangan aliansi yang tergabung dari enam aliansi masyarakat itu guna menyampaikan surat laporan audensi terkait kasus dugaan gratifikasi yang kini sedang ditangani oleh Kejari Purwakarta.
Ungkap, Koordinator pemuda pemantauan kinerja pusat dan daerah pada saat diwawancara awak media mengatakan, kedatangannya ke Kejari guna mempertanyakan terkait kasus dugaan gratifikasi mobil yang sedang ditangani oleh Kejari.
“Kedatangan Kita untuk mengantarkan surat audensi yang rencananya akan kita lakukan pada 5 februari bulan depan, isinya terkait kasus dugaan gratifikasi mobil jenis Inova zenix yang sedang ditangani oleh Kejari Purwakarta dan nanti akan Kita buka disana, Sekalian kita bertanya kenapa prosesnya begitu lama padahal penyitaan sudah dilakukan pada bulan mei 2024 silam. Kami hanya ingin memastikan bahwasanya penegakan hukum dilakukan dengan benar,” ujar Ungkap.
Penyitaan barang bukti sudah dilakukan, kata Ungkap, tapi kenapa sampai sekarang tidak ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
“Permasalahan adanya dugaan gratifikasi mobil, yang diperiksa sudah ada 22 orang tapi kenapa sampai sekarang tidak ada yang ditetapkan sebagai tersangka? Kami juga mendesak kejaksaan tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk menurunkan tim agar kasus ini segera dipercepat,”ucap Ungkap.
Foto : Dr. Martha Parulina Berlian,SH,.MH Kejari Purwakarta saat diwawancarai awak media
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, Dr. Martha Parulina Berlian, S,H,. M,H saat ditanya terkait kasus dugaan gratifikasi mobil mengatakan, sudah dilakukan penyidikan. jadi, kita bekerja sesuai aturan dan SOP.
“Sudah dilakukan penyidikan, Kita jalani sesuai aturan dan SOP jadi tidak usah di desak-desak, Kita on the track saja,” Ungkap Martha.
Disinggung terkait pemberhentian penyidikan sementara, Martha menjelaskan, Sesuai surat edaran jaksa agung.
“Sesuai surat edaran jaksa agung, ketika ada keterlibatan seseorang yang mencalonkan diri saat Pilkada dan seterusnya, maka Kita harus menjaga netralitas agar mengantisipasi permainan yang tidak fer , Pilkada jugakan baru saja selesai, yang jelas kasusnya sudah dilakukan penyidikan,”ungkap Martha.
Adapun enam aliansi tersebut diantaranya, Pemuda Pemantauan Kinerja Pusat dan Daerah, LSM Bara Api, Main Apik, KMBR, GMPB dan Kambarata.
Tinggalkan Balasan