Peran Thomas Djiwandono di Bank Indonesia
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih, Thomas Djiwandono, menegaskan bahwa kehadirannya di bank sentral tidak akan mengurangi independensi BI. Ia menekankan bahwa nilai tambah yang ia bawa ke BI sama dengan peran yang selama ini ia lakukan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya dalam hal komunikasi dan koordinasi terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Value added saya di BI sama seperti value added saya saat masuk ke Kemenkeu. Waktu itu saya juga bagian dari tim transisi (Presiden Prabowo) di bidang ekonomi,” ujar Thomas dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (28/1).
Ia menjelaskan bahwa pengalamannya di Kemenkeu mencakup peran dalam proses perancangan anggaran negara di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Joko Widodo. Peran tersebut fokus pada penyelarasan kebijakan agar transisi pemerintahan kepada Presiden Prabowo Subianto berjalan mulus.
“Salah satu yang membantu di Kemenkeu adalah bagaimana merancang anggaran tahun berikutnya supaya itu bisa masuk,” jelasnya.
Thomas menekankan bahwa aspek terpenting dari kontribusinya adalah membangun komunikasi yang efektif antar pemangku kebijakan. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak identik dengan pengurangan independensi lembaga.
“Yang paling penting itu komunikasi. Tapi itu tidak berarti independensi berkurang. BI itu bergerak di bawah undang-undangnya sendiri. Kalau kita percaya undang-undang itu ada, maka tidak bisa tiba-tiba berubah hanya karena seorang seperti saya masuk,” tegasnya.
Menurut Thomas, peran komunikasi justru menjadi nilai tambah, terutama ketika dibutuhkan klarifikasi atau penyelarasan pemahaman kebijakan yang digagas Presiden.
“Dari segi nilai tambah, itu melekat di komunikasi. Kalau ada yang perlu diklarifikasi (dari Presiden Prabowo), di situlah peran saya selama ini di Kemenkeu. Saya rasa di BI juga akan seperti itu, tentu tanpa mengurangi independensi,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan pengalamannya di Kemenkeu yang meski tidak disebut sebagai lembaga independen, tetap bekerja di bawah kerangka undang-undang keuangan negara yang ketat.
“Ada arahan yang cukup strict juga. Di situ saya berperan agar komunikasi bisa lebih terjalin, sehingga pemikiran kebijakan, baik Presiden maupun fiskalnya, bisa lebih selaras,” ujar Thomas.
Selain itu, Thomas mengaku sering menjalankan peran lintas sektor atau “kerjaan horizontal” antar kementerian dan lembaga. Namun ia menyadari karakter BI berbeda karena statusnya sebagai lembaga independen.
“BI jelas beda. Tapi nilai yang saya bawa tetap sama, tentu dengan rambu-rambu yang sangat jelas, termasuk keputusan yang bersifat kolektif-kolegial,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan