Presiden AS Donald Trump Perintahkan Penyusunan Sensus Baru Berdasarkan Fakta Modern
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada hari Kamis mengeluarkan perintah kepada Departemen Perdagangan untuk mulai menyusun sensus baru yang didasarkan pada data dan fakta terkini. Dalam pernyataannya, Trump menekankan bahwa sensus ini harus sangat akurat dan tidak memasukkan penduduk ilegal dalam perhitungan.
“Saya telah memerintahkan Departemen Perdagangan untuk segera bekerja menyusun sensus yang sangat akurat berdasarkan data dan fakta masa kini, serta menggunakan hasil dari Pemilu Presiden 2024,” tulis Trump di platform Truth Social. Ia juga menegaskan bahwa “orang-orang yang berada di negara kita secara ilegal TIDAK AKAN DIHITUNG DALAM SENSUS.”
Konstitusi Amerika Serikat menetapkan bahwa sensus harus dilakukan setiap 10 tahun. Sensus terakhir yang dilaksanakan selama masa jabatan pertama Trump mencatat jumlah penduduk AS sebanyak 331 juta jiwa, meningkat sebesar 7 persen dibandingkan satu dekade sebelumnya.
Namun, para ahli mengungkapkan ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud oleh Trump. Apakah ia merujuk pada perubahan sensus 2030 atau sensus pertengahan dekade? Jika iya, apakah itu akan digunakan untuk pembagian kursi kongres di antara negara bagian berdasarkan jumlah populasi?
Perintah Trump muncul di tengah upaya pemerintahannya untuk merevisi batas-batas distrik pemilihan legislatif yang lebih menguntungkan Partai Republik menjelang pemilu pendahuluan tahun depan. Beberapa anggota parlemen Partai Demokrat bahkan melakukan aksi boikot dengan meninggalkan Texas untuk menggagalkan rencana Partai Republik mengubah peta daerah pemilihan.
Gubernur Texas, Greg Abbott, kemudian memerintahkan Departemen Keamanan Publik untuk mencari, menangkap, dan memulangkan para legislator Demokrat ke ruang sidang DPR negara bagian.
Kesulitan dalam Mengubah Sensus
Menurut para ahli, sulit bahkan mustahil bagi Trump untuk melakukan sensus pertengahan dekade. Setiap perubahan dalam pelaksanaan sensus AS akan memerlukan revisi Undang-Undang Sensus dan persetujuan dari Kongres AS, yang memiliki tanggung jawab pengawasan. Proses ini kemungkinan besar akan melibatkan pertarungan sengit.
Undang-undang federal yang mengatur sensus memperbolehkan penghitungan penduduk di pertengahan dekade untuk tujuan distribusi dana federal. Namun, hal ini tidak dapat digunakan untuk pembagian wilayah atau penataan ulang distrik. Selain itu, Amandemen ke-14 menyatakan bahwa “seluruh jumlah orang di setiap negara bagian” harus dihitung, termasuk mereka yang tinggal di AS tanpa memandang status hukum.
Pengadilan federal telah sering mendukung interpretasi ini, meskipun Mahkamah Agung AS pernah memblokir upaya-upaya baru untuk mengubahnya berdasarkan alasan prosedural, bukan hukum. Terri Ann Lowenthal, mantan staf kongres yang menjadi konsultan isu-isu sensus, menegaskan bahwa “dia tidak bisa memerintahkan sensus baru secara sepihak. Sensus diatur oleh hukum, apalagi Konstitusi.”
Masalah Logistik dalam Pelaksanaan Sensus
Selain tantangan hukum, ada masalah logistik yang signifikan. Sensus satu dekade ini merupakan salah satu proyek non-militer terbesar yang dilakukan oleh pemerintah federal. Proses ini membutuhkan ratusan ribu petugas sensus yang bekerja sementara. Perencanaan dan pelaksanaannya bisa memakan waktu hingga 10 tahun.
Dengan semua faktor tersebut, tampaknya langkah Trump untuk mengubah sensus akan menghadapi banyak rintangan. Meski demikian, langkah ini tetap menjadi topik perdebatan yang hangat di kalangan politisi dan ahli hukum.
Tinggalkan Balasan