PROBOLINGGO, forumnusantaranews.com– Pemerintah Kota Probolinggo menegaskan komitmennya untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tersalurkan kepada warga yang berhak menerima. Penegasan itu disampaikan Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, Sp.OG.(K), M.Kes, dalam Rapat Evaluasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahap I Tahun 2025 di Bayuangga Hall, Bromo View Hotel, Kamis (16/10).
Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menekankan pentingnya validitas data penerima bantuan. Menurutnya, ketepatan data menjadi kunci agar program pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Dana DBHCHT ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada daerah penghasil tembakau. Karena itu, kita wajib memastikan bantuan ini tepat sasaran, terutama bagi masyarakat di desil 1 hingga 5. Jika ada data yang tidak sesuai, segera dikembalikan agar tidak menimbulkan ketidaktepatan sasaran,” ujar Aminuddin.
Ia menambahkan, pengelolaan data yang akurat berperan besar dalam mendukung upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Probolinggo. “Saya bersama Ibu Wakil berkomitmen menurunkan angka kemiskinan hingga dua digit. Semua kebijakan pemerintah harus berpijak pada data yang benar dan terverifikasi,” tegasnya.
Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo Mouna Sri W., perwakilan Bank Jatim, serta unsur Forkopimda. Dalam forum itu, dibahas hasil penyaluran BLT DBHCHT Tahap I yang telah disalurkan kepada 3.439 penerima manfaat dari total 3.708 sasaran.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo, Madihah, menjelaskan bahwa bantuan ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diharapkan mampu memberikan efek pengungkit terhadap ekonomi masyarakat penerima.
“BLT DBHCHT ini merupakan stimulus ekonomi bagi buruh rokok, petani tembakau, serta masyarakat miskin rentan agar mereka bisa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan. Kami terus melakukan monitoring agar manfaatnya betul-betul dirasakan,” terangnya.
Madihah menambahkan, pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BPS dan perangkat kelurahan, untuk memastikan data penerima bantuan selalu diperbarui sesuai kondisi lapangan.
Pemerintah Kota Probolinggo menargetkan evaluasi berkelanjutan terhadap seluruh program sosial agar setiap rupiah yang disalurkan membawa manfaat optimal. Selain BLT DBHCHT, pemerintah juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal berbasis UMKM dan pelatihan kerja sebagai strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan.
“Validitas data bukan hanya soal administrasi, tetapi soal keadilan sosial. Bantuan yang tepat sasaran berarti pembangunan yang berkeadilan,” pungkas Wali Kota Aminuddin.(Sin)
Tinggalkan Balasan