Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) K. H. Ma’ruf Amin melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Papua Barat
MANOKWARI, ForumNusantaraNews – Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) K. H. Ma’ruf Amin melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Papua Barat. bahas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021, di gedung PKK, Manokwari, Kamis (14/10/2021).
Papua Barat merupakan provinsi ke tujuh dari Provinsi prioritas tujuan rangkaian kunjungan kerja Wapres.
Sebelumnya, kedatangan Wapres beserta istri, Hj Wury Estu Handayani Ma’ruf Amin dan rombongan menggunakan pesawat khusus Kepresidenan, Boeing 737-400 TNI AU, di Bandara Rendani Manokwari disambut Forkopimda Papua Barat termasuk Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han).
Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han)., bersama Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing, S.I.K., M.Si.
Wapres memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur Papua Barat, bersama Bupati Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat dan Manokwari Selatan sebagai Kepala Daerah dari lima wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat tahun 2021.
Wapres mengatakan bahwa anggaran bukan isu utama karena sesungguhnya anggaran Kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah cukup besar.
“Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama. Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan,” ucapnya.
Wapres meminta agar Gubernur dan seluruh Bupati di wilayah prioritas Papua Barat bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah masing-masing mendapatkan seluruh program, baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat.
“Gubernur dan para Bupati diminta agar memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing”.
“Tahun 2021 ini tinggal 3 bulan lagi, akan disiapkan bantuan berupa tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di Papua Barat,” ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut Wapres sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Terkait dengan Inpres percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat Ia menyampaikan telah diatur kebutuhan pendanaan dalam Rencana Aksi dan Quick Wins pada APBN Tahun Anggaran 2021 sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua.
Secara umum rencana tersebut telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral Kementerian atau Lembaga dan pendanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk mendukung 7 fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
“Pemerintah akan terus melanjutkan program-program unggulan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat pada Tahun Anggaran 2022. Pada APBN TA 2022, untuk pendanaan Rencana Aksi Inpres 9/2020 telah dianggarkan untuk mendukung 7 fokus pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat,” katanya.
Wapres juga menjelaskan perkembangan terbaru kebijakan afirmasi percepatan pembangunan Papua melalui penyiapan peraturan Pemerintah turunan UU No. 2 Tahun 2021.
Kebijakan tersebut mengatur penyusunan regulasi yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan publik, melindungi, dan memberi afirmasi, serta melindungi hak dasar OAP.
Selain rapat koordinasi dengan Gubernur dan lima Bupati yang berada di wilayah Papua Barat, Wapres berkesempatan meninjau Pasar Tradisional Arfai, dilanjutkan dengan IMKM dan Droorstop.
Ikut dalam mendampingi Wakil Presiden dan Ibu di antaranya Mendagri, Menkopolhukam, Menaker, Menteri KKP, Menteri Koperasi dan UKM serta Bapennas.
(Pendam XVIII/Ksr)
Tinggalkan Balasan