[HOAKS] Prabowo instruksikan PPh 21 dipotong 35 persen dari gaji pekerja

– Di media sosial, tersiar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 sebesar 35 persen.

Menurut informasi tersebut, pemotongan PPh 35 persen dikenakan bagi pekerja dengan gaji minimal Rp 5 juta.

Namun, setelah ditelusuri Tim Cek Fakta , kabar tersebut tidak benar atau hoaks.

Narasi yang beredar

Unggahan berisi narasi Prabowo menginstruksikan pemotongan PPh 21 sebesar 35 persen dari gaji pekerja dibagikan pengguna Facebook , , , , , , dan pada 19 Agustus 2026.

Menurut unggahan, keputusan itu diambil demi kemajuan negara. Berikut narasi yang ditulis di dalam unggahan:

“PAJAK BUKAN BEBAN, TAPI INVESTASI UNTUK INDONESIA MAJU!

Sering dengar keluhan

“Gaji_potong_pajak_sedih_ya”? Mari kita ubah mindset itu hari ini! ????

Presiden Prabowo Subianto menegaskan:

“Pengorbanan hari ini adalah untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.”

PPh 21 bukan sekadar potongan angka di slip gaji. Itu adalah darah nadi pembangunan yang kita nikmati setiap hari:

? Jalan tol & jembatan yang memangkas waktu tempuh.

? Sekolah gratis & fasilitas kesehatan yang layak.

? Ketahanan pangan & energi yang stabil.

? Pertahanan negara yang membuat kita tidur nyenyak.

???? FAKTA PENTING (Jangan Salah Kaprah!):

Gambar ini menunjukkan simulasi kontribusi. Namun ingat, sistem pajak Indonesia itu ADIL & PROGRESIF:

Yang berpenghasilan rendah, pajaknya kecil bahkan NOL.

Yang berpenghasilan tinggi, kontribusinya lebih besar.

Tarif efektif rata-rata pekerja Indonesia justru jauh di bawah 35%!

Jadi, jangan takut bayar pajak. Justru banggalah karena Anda adalah Pahlawan Devisa Negeri yang membiayai masa depan anak cucu kita.

“Bersama, kita bangun Indonesia yang maju, adil, dan makmur.”

Tag rekan kerjamu yang butuh pengingat ini! Pajak Kita, Untuk Indonesia!”

Penelusuran

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui akun telah menegaskan bahwa informasi pemotongan PPh 21 sebesar 35 persen adalah hoaks.

“Beredar narasi yang mengatasnamakan DJP dan menyebut adanya instruksi Presiden untuk menaikkan potongan PPh Pasal 21 hingga 35 persen. Informasi tersebut adalah HOAKS,” tulis DJP.

DJP memastikan tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dengan konten yang beredar di media sosial dan mengecek kebenaran sebelum menyebarkannya.

Dikutip dari situs , PPh 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sesuai dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

Mekanisme penghitungan tarif pemotongan PPH 21 menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, TER dibagi menjadi dua, yakni TER bulanan dan TER harian. TER bulanan diberikan kepada wajib pajak yang mendapat penghasilan bulanan dan berstatus pegawai tetap.

Sementera TER harian dikenakan untuk wajib pajak dengan penghasilan harian, mingguan, satuan, atau borongan dengan status pegawai tidak tetap.

Adapun TER bulanan dibagi menjadi tiga kategori, yakni A, B, dan C. Kategori tersebut didasarkan pada penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak.

Berikut ini pengkategorian TER bulanan:

  • TER A, PTKP: Tidak Kawin tanggungan 0 (TK/0), TK/1, dan Kawin tanggungan 0 (K/0)
  • TER B, PTKP: TK/2, TK/3, K/1, dan K/2
  • TER C, PTKP: K/3.

Besaran tarif yang dikenakan untuk setiap kategori adalah 0 persen sampai dengan 34 persen, tergantung dengan besaran penghasilan yang diterima per bulan.

Sementara itu, untuk menghitung besaran PPh pada masa pajak terakhir dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah sebagai berikut:

  • Penghasilan Rp 0 sampai dengan Rp 60 juta per tahun dikenakan tarif pajak 5 persen
  • Penghasilan di atas Rp 60 juta sampai Rp 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak 15 persen
  • Penghasilan di atas Rp 250 juta sampai Rp 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak 25 persen
  • Penghasilan di atas Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar per tahun dikenakan tarif pajak 30 persen
  • Penghasilan di atas 5 miliar per tahun dikenakan tarif pajak 35 persen.

Sepanjang 2026 ini, pemerintah juga memberikan insentif pembebasan pajak PPh 21 untuk pekerja dengan gaji kurang dari Rp 10 juta per bulan di sektor industri alas kaki, industri tekstil dan pakaian jadi, industri furnitur, industri kulit beserta produk turunannya, dan industri pariwisata.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta , narasi yang menyebut bahwa Prabowo menginstruksikan pemotongan PPh 21 sebesar 35 persen adalah hoaks.

DJP Kemenkeu menegaskan tidak pernah mendapat arahan dan menerbitkan aturan seperti itu.

Selama ini, mekanisme penghitungan tarif pemotongan PPh 21 menggunakan metode TER sebagaimana diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023.

Besaran PPh yang dikenakan juga mengikuti lapisan penghasilan kena pajak yang berkisar mulai dari 5 persen sampai dengan 35 persen, tergantung dengan penghasilan per bulan pekerja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *