Ringkasan Berita:
- Data desil menjadi keluhan warga karena diduga ada ketidaksesuaian data.Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi surati kementrian karena persoalann data Desil.
- Langkah tersebut dilakukan agar persoalan desil dapat dibahas bersama dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mengakui masih terdapat ketidaksesuaian penentuan desil masyarakat, dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Polemik desil yang tidak sesuai dengan keadaan menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Selaku orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyurati kementerian terkait untuk membahas teknis mengenai penentuan desil.
Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM ini meminta kementrian terkait agar regulasi mengenai desil dikaji ulang.
Ini dikatakan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jawa Barat, Andrie Kustria Wardana.
“Pak Gubernur sudah langsung bersurat, langsung ke menteri. Intinya untuk bersama-sama mengkaji ulang tentang regulasi desil,” kata Andrie kepada Tribun Jabar, Sabtu (29/8/2026).
Langkah tersebut dilakukan agar persoalan desil dapat dibahas bersama dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, persoalan desil tidak hanya menyangkut pembahasan teknis data, tetapi juga aturan yang menjadi dasar penggunaannya.
Andrie meminta masyarakat tidak terlalu khawatir karena aspirasi mengenai persoalan desil sudah ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Barat.
“Jadi masyarakat jangan terlalu khawatir. Aspirasi itu sudah langsung Pak Gubernur tindak lanjuti. Kita menjadi bagian juga untuk membuat surat permohonannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan data menjadi penting karena berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah, terutama dalam penanganan kemiskinan dan pembangunan.
“Tingkat kemiskinan Jawa Barat saat ini berada di angka 6,54 persen atau sekitar 3,7 juta orang jika dihitung dari jumlah penduduk Jawa Barat yang hampir mencapai 51 juta jiwa,” tuturnya.
Menurutnya, penanganan kemiskinan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah provinsi, 27 kabupaten/kota, hingga tingkat desa.
Sebab, aparat kewilayahan seperti RT, RW, dan kepala desa dinilai paling mengetahui kondisi masyarakat di lapangan.
“Paling tahu yang miskin itu paling dekat adalah unsur kewilayahan terbawah. Yang paling tahu itu Pak RT, Pak RW, Pak Kades,” katanya.
Pemprov Jabar, lanjut Andrie, tengah berupaya memperkuat koordinasi lintas pemerintahan agar persoalan masyarakat tidak terhambat oleh batas kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.
Selain kemiskinan, pihaknya juga menyoroti sejumlah indikator pembangunan lainnya, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), stunting, dan tingkat pengangguran terbuka.
Andrie menyebut IPM Jawa Barat meningkat 0,78 poin dari 2025 ke 2026.
Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka, Andrie menyebut angkanya masih 6,61 persen atau sekitar 1 juta orang.
Oleh karena itu, dia mendorong perguruan tinggi untuk mencetak lulusan yang mampu.
“Nah, itu yang sedang kita pikirkan bersama-sama di Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk kita sudah melakukan tahapan-tahapan implementasi,” ucapnya.
BPS Jabar Akui Masih Ada Ketidaksesuaian Desil
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mengakui masih terdapat ketidaksesuaian penentuan desil masyarakat, dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, mengatakan masyarakat yang merasa kondisi sosial ekonominya saat ini tidak sesuai dengan desil yang tercantum, dapat mengusulkan pemutakhiran data melalui mekanisme yang tersedia.
“Pemerintah menyadari bahwa ketidaksesuaian masih mungkin terjadi. Karena itu, DTSEN memang dirancang sebagai data yang dinamis dan terus dimutakhirkan, termasuk melalui verifikasi atau ground check di lapangan,” ujar Margaretha, Sabtu (15/8/2026).
Menurutnya, desil bersifat dinamis sehingga bukan merupakan label permanen bagi sebuah keluarga. Data yang menjadi dasar penentuan desil juga, kata dia, terus diperbarui dan diverifikasi agar semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.
“BPS terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas DTSEN melalui integrasi, pemadanan, validasi, serta pemutakhiran data,” katanya.
DTSEN bukan merupakan data yang dibuat sekali kemudian tidak mengalami perubahan. Pemutakhiran dilakukan secara berkala oleh berbagai kementerian, lembaga, dinas, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Berdasarkan DTSEN versi 3 Tahun 2026 per 10 Juli 2026, sekitar 33,3 persen keluarga telah dimutakhirkan.
Saat itu tercatat sebanyak 95,98 juta record keluarga dan 290,13 juta record individu yang telah direkonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
Margaretha mengatakan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercantum dapat mengajukan pemutakhiran melalui sejumlah jalur.
Pengajuan dapat dilakukan melalui jalur formal dengan mengusulkan perubahan data melalui desa atau kelurahan. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan jalur partisipatif melalui mekanisme usul sanggah.
“Melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh melalui Play Store, atau kanal DTSEN pada dtsen-form.bps.go.id,” ucapnya.
Namun, pengajuan tersebut tidak serta-merta mengubah desil masyarakat. Data yang disampaikan terlebih dahulu harus melalui proses verifikasi dan validasi oleh kementerian terkait.
Setelah proses tersebut, BPS akan melakukan pengolahan dan pemeringkatan ulang secara periodik. Dengan mekanisme itu, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tercermin dalam pembaruan DTSEN dan penentuan desil berikutnya.
Komisi X DPR Soroti Ancaman Salah Sasaran Bansos dan KIP Kuliah
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), MY Esti Wijayati, menyoroti persoalan akurasi data desil yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima berbagai program bantuan pemerintah.
Desil digunakan dalam pendataan kemiskinan (seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS) untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari Desil 1 (kelompok sangat miskin/10 persen terbawah) hingga Desil 10 (kelompok paling mampu/10 persen teratas).
Menurut Esti, masih banyak ditemukan masyarakat yang masuk dalam kelompok desil tertentu, tetapi kondisi ekonominya di lapangan justru tidak mencerminkan kategori tersebut.
Kondisi ini dikhawatirkan membuat bantuan sosial maupun bantuan pendidikan tidak tepat sasaran.
“Di lapangan kami menemukan banyak penentuan desil yang tidak sesuai dengan kondisi faktual. Ada tukang becak yang masuk desil 6, bahkan ada single parent yang tinggal di rumah kontrakan dan pekerjaannya tidak tetap justru masuk desil 7,” kata Esti, Rabu (26/8/2026).
“Ketika desilnya tidak tepat, maka bantuan yang diberikan juga berpotensi tidak tepat sasaran,” imbuhnya.
Esti mengatakan persoalan akurasi desil menjadi penting karena data tersebut turut memengaruhi akses masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Ia juga menyoroti adanya masyarakat yang mengalami perubahan kategori desil secara tiba-tiba tanpa mendapatkan penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan perubahan tersebut.
Selain persoalan data, Esti menilai pemerintah juga perlu memperhatikan kecukupan kuota bantuan pendidikan, khususnya KIP Kuliah bagi mahasiswa baru dari keluarga kurang mampu.
Menurutnya, akses KIP Kuliah saat ini diprioritaskan bagi masyarakat yang berada dalam kelompok desil 1 hingga 4.
Jika kelompok tersebut merepresentasikan 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, maka kapasitas bantuan semestinya disesuaikan dengan jumlah calon penerima.
“Kalau jumlah mahasiswa baru sekitar 2,1 juta dan kelompok desil 1 sampai 4 mencakup 40 persen, secara logika kebutuhan KIP Kuliah bisa sekitar 800 ribu mahasiswa. Persoalannya, yang disiapkan baru sekitar 210 ribu. Artinya, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan yang ada,” kata Esti.
Keterbatasan kuota tersebut, kata Esti, berpotensi membuat calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi.
Esti menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena keterbatasan akses bantuan pendidikan dapat berdampak langsung terhadap keberlanjutan pendidikan calon mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya membenahi akurasi data desil, tetapi juga memastikan jumlah penerima KIP Kuliah sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran program.
“Perlu ada evaluasi penentuan desil agar bantuan pendidikan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat mengeluhkan adanya ketimpangan antara data desil di sistem dengan realitas di lapangan. Salah satu kasus ironis dialami oleh Timbul (49), seorang tukang becak di Kulon Progo, Yogyakarta.
Data desil Timbul tiba-tiba berubah drastis dari desil 1 menjadi desil 9. Temuan ini berakibat fatal, karena mengancam status anaknya yang baru saja diterima kuliah namun terancam batal mendapat beasiswa KIP.
(/Tribunnews.com/Kompas.com)
