Cegah korupsi, Tito usulkan insentif kepala daerah dari PAD dikaji serius

Daerah27 Dilihat

Ringkasan Berita:

  • Insentif PAD dinilai bisa dorong kreativitas kepala daerah tanpa membebani masyarakat.
  • Cegah korupsi, skema insentif dianggap solusi mendorong tata kelola daerah lebih bersih.
  • Kajian regulasi diperlukan, melibatkan kementerian dan DPR sebelum kebijakan diterapkan.

, JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai usulan pemberian insentif kepada kepala daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gagasan yang layak dikaji.

Menurut Tito, skema tersebut dapat menjadi dorongan bagi kepala daerah untuk lebih kreatif meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.

“Ada usulan kepala daerah mereka bisa mendapatkan persentase dari PAD. Menurut saya bagus. Kenapa? Supaya bisa mendorong kepala daerah untuk berpikir berkreasi menaikkan PAD tanpa membebankan rakyat, dan dia bisa mendapat persentase misalnya dari situ,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Ia menilai pemberian persentase tertentu dari kenaikan PAD berpotensi menjadi insentif agar pemerintah daerah lebih inovatif menggali potensi ekonomi dan meningkatkan penerimaan daerah.

Hal itu juga dinilai sebagai salah satu upaya mencegah kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.

Meski demikian, Tito menegaskan usulan tersebut belum dapat langsung diterapkan.

Pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil keputusan, termasuk membahasnya bersama kementerian dan lembaga terkait. 

“Tinggal dibuat aturannya. Tapi, ini perlu adanya studi dulu ya, perlu adanya pembicaraan antara kementerian lembaga di dalam, di pemerintah, bila perlu juga berbicara dengan DPR karena ini keputusan penting,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *