Predator anak marak di Sulteng, Matindas J Rumambi minta pemerintah perkuat proteksi

Maraknya kasus dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak.

Anak tidak hanya menghadapi ancaman dari orang asing, tetapi juga dapat menjadi korban dari orang yang berada di lingkaran terdekatnya yang dipercaya, bahkan memiliki akses langsung terhadap kehidupan anak.

Kasus yang baru-baru ini ditangani Satreskrim Polresta Banggai, Sulawesi Tengah, seorang warga Luwuk dengan ancaman penjara 15 tahun diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak berusia 12 tahun hingga hamil.

Di Kabupaten Parigi Moutong, polisi menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam perkara persetubuhan terhadap anak. 

Berdasarkan keterangan kepolisian, dugaan kekerasan tersebut terjadi dalam rentang 2023 hingga 2025 di wilayah Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu.

Perkara itu dilaporkan pada Januari 2026 dan kedua terlapor kemudian diamankan pada Agustus 2026.

Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J Rumambi menanggapi fenomena itu dengan menggaungkan penguatan sistem perlindungan anak.

Tak hanya di luar rumah, bahkan di lingkup terdekat seperti keluarga.

“Kita tidak boleh melihat kasus seperti ini semata-mata sebagai kejahatan individual. Ini peringatan bahwa sistem perlindungan anak di keluarga, sekolah, lingkungan sosial, dan ruang digital harus bekerja jauh lebih kuat,” ujar Legislator PDI Perjuangan dari Dapil Sulawesi Tengah tersebut via Whatsapp, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Matindas, istilah “Predator Anak” tidak boleh hanya dipahami sebagai orang asing yang mengincar anak di tempat umum.

Predator dapat memanfaatkan kedekatan, kepercayaan, relasi kuasa, rasa takut, bahkan ketidaktahuan anak untuk melakukan grooming dan kekerasan.

Karena itu, kewaspadaan tidak boleh berhenti pada pesan kepada anak agar “jangan berbicara dengan orang asing”.

Ketua PDIP Sulteng itu menekankan bahwa keluarga merupakan lapis perlindungan pertama, tetapi tanggung jawab tidak boleh dilempar seluruhnya kepada orangtua.

Orangtua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, mengetahui lingkungan pergaulannya, memperhatikan perubahan perilaku.

Pengawasan orangtua harus dengan pendekatan yang membuat anak merasa aman untuk bercerita.

Matindas pun meminta sekolah untuk memperketat sistem perlindungan anak.

Sekolah tidak cukup hanya memasang slogan “sekolah ramah anak”.

“Harus ada mekanisme pencegahan, pengawasan, pelaporan, pemeriksaan, dan pemulihan yang benar-benar berjalan,” ucap Matindas J Rumambi.

Dia itu juga meminta pemerintah daerah memastikan satuan pendidikan memiliki mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau anak, tenaga pendidik yang memahami perlindungan anak, serta koordinasi yang jelas dengan UPTD PPA, kepolisian, layanan kesehatan, dan lembaga terkait.

Perlindungan anak, lanjut Matindas, juga harus diperluas ke media sosial dan ruang digital.

Anak sekarang dapat berinteraksi dengan siapa saja melalui media sosial, aplikasi percakapan, games, maupun berbagai platform digital.

Predator Anak dapat menggunakan identitas palsu, membangun kedekatan emosional, meminta foto atau video pribadi, melakukan manipulasi, hingga mengancam anak untuk mempertahankan hubungan tersebut.

Karena itu, pengawasan di ruang digital bukan berarti melarang anak menggunakan teknologi, melainkan memastikan anak mempunyai kemampuan literasi untuk menggunakannya secara aman.

Pemerintah juga telah memiliki dasar hukum yang lebih spesifik.

PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). 

PP tersebut secara eksplisit mengakui risiko terhadap keselamatan, privasi, kesejahteraan, eksploitasi ekonomi, hingga pelecehan seksual anak di ruang digital.

Secara hukum, regulasi UU Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui UU 35/2014 dan UU 17/2016, menempatkan perlindungan anak sebagai kewajiban negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Sementara itu, UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  (TPKS) memperkuat kerangka pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Matindas juga meminta pemerintah daerah di Sulawesi Tengah memperkuat sistem perlindungan anak berbasis desa/kelurahan, sekolah, keluarga, dan komunitas.

Masyarakat harus diberi kanal pelaporan yang jelas dan aman sehingga dugaan kekerasan terhadap anak dapat ditindaklanjuti dengan proses hukum dan sanksi pidana yang tegas.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *