Ringkasan Berita:
- Kemlu masih mendalami informasi mengenai 8 WNI yang diduga direkrut menjadi tentara Rusia.
- DPR menyebut kedelapan WNI tersebut diduga menjadi korban penipuan karena awalnya ditawari pekerjaan sipil dengan gaji besar.
- Pemerintah melalui Kemlu dan otoritas intelijen telah berkoordinasi untuk menindaklanjuti dugaan perekrutan tersebut.
– Delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia dalam perang melawan Ukraina.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) masih mendalami informasi tersebut bersama instansi terkait.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan pemerintah terus menelusuri informasi mengenai dugaan keterlibatan delapan WNI tersebut.
“Kementerian Luar Negeri bersama instansi terkait terus mendalami informasi yang kami terima beberapa hari lalu terkait keterlibatan 8 warga negara Indonesia yang diduga direkrut,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).
Sugiono menegaskan, Kemlu memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kepada setiap WNI.
Menurutnya, hak-hak konsuler para WNI tersebut akan tetap dipenuhi selama tidak ditemukan unsur yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
“Hak-hak konsuler yang kami harus penuhi sepanjang tidak ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraan,” imbuhnya.
Identitas 8 WNI Diungkap Intelijen Ukraina
Informasi mengenai delapan WNI tersebut sebelumnya diungkap Dinas Intelijen Asing Ukraina (SZRU).
Dalam berita yang diterbitkan di laman resminya pada Kamis (27/8/2026), SZRU mengklaim telah memperoleh dokumen yang memuat identitas delapan WNI yang direkrut Rusia untuk menjadi tentara dalam perang melawan Ukraina.
Menurut SZRU, perekrutan warga asing dilakukan untuk mengisi kebutuhan personel di garis depan sekaligus mendukung narasi bahwa Rusia mendapat dukungan dari masyarakat dunia dalam perang tersebut.
“Alasan lain merekrut warga asing adalah meningkatnya ketidakpuasan di dalam negeri mengenai situasi sosial dan ekonomi, perang, dan rencana gelombang mobilisasi baru (angka ketidakpuasan mencapai 69 persen) dan konsekuensinya adalah menurunnya juga orang yang bersedia mendaftar sebagai relawan. Indonesia menjadi contoh terbaru pola ini,” kata SZRU.
SZRU menyebut para WNI tersebut direkrut dengan iming-iming bayaran besar.
Mereka disebut dijanjikan pekerjaan di posisi yang tidak berkaitan dengan pertempuran, kewarganegaraan Rusia, serta sejumlah keuntungan sosial.
Namun, menurut SZRU, para WNI tersebut pada akhirnya tidak mengetahui ke mana mereka akan dikirim.
Dinas intelijen Ukraina bahkan menyebut para warga asing yang direkrut tersebut sebagai canon fodder atau “pakan meriam”, yakni personel yang ditempatkan di medan tempur dan berisiko menjadi sasaran lawan.
SZRU mengklaim pola serupa sebelumnya digunakan terhadap warga Nepal, Kuba, Kenya, dan India. Sebagian dari mereka disebut dikirim ke garis depan tanpa pelatihan memadai.
DPR Sebut 8 WNI Diduga Korban Penipuan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, berdasarkan informasi dari otoritas intelijen Indonesia, delapan WNI tersebut diduga kuat merupakan korban penipuan.
Menurut Dasco, para WNI awalnya ditawari pekerjaan sipil, seperti tenaga keamanan atau satpam dan tenaga administrasi, dengan iming-iming gaji besar.
Perekrutan disebut dilakukan melalui negara pihak ketiga sehingga para WNI tidak menyadari bahwa mereka nantinya diarahkan untuk terlibat dalam perang.
“Jadi kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga, yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dasco menjelaskan, para WNI tersebut awalnya mendaftar pekerjaan yang ditawarkan.
Namun, setelah menjalani proses perekrutan, mereka kemudian dikirim untuk menjadi tentara.
“Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat,” ucapnya.
Pemerintah Koordinasi Tindak Lanjut
Dasco mengatakan pemerintah telah mengambil langkah antisipasi setelah menerima informasi mengenai dugaan perekrutan tersebut.
Otoritas intelijen bersama Kemlu disebut telah berkoordinasi untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
“Dan pada saat ini, otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut,” tandas Dasco.
Keterlibatan WNI dalam dinas militer Rusia bukan fenomena yang sepenuhnya baru. Sebelumnya, publik juga menyoroti kasus mantan anggota Marinir Satria Arta Kumbara dan eks personel Brimob Polri Muhammad Rio yang diketahui bergabung dengan militer Rusia.
Faktor ekonomi disebut menjadi salah satu alasan yang mendorong sejumlah WNI bergabung dengan militer Rusia.
(Tribunnews/Kompas.com)
