Ringkasan Berita:
- Payroll 23 Ribu ASN Masih di Bank Sulselbar
- Sekretaris Daerah Andi Zulkifly Nanda menyatakan Pemkot Tunggu Regulasi Pusat
, MAKASSAR-Wacana pemindahan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dari BPD ke Himbara menjadi perhatian.
Wacana tersebut mencuat setelah BAM DPR RI menerima aspirasi Federasi Serikat Pekerja BPD Seluruh Indonesia.
Aspirasi tersebut diterima BAM DPR RI pada Kamis (3/9/2026).
Dalam forum tersebut, rencana pemindahan payroll ASN dari BPD ke Himbara menjadi salah satu isu.
Sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap bisnis bank daerah.
Payroll ASN selama ini menjadi salah satu sumber dana murah bagi BPD.
Payroll ASN adalah sistem atau layanan penyaluran pembayaran gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) melalui rekening bank yang bekerja sama dengan instansi pemerintah.
Dana tersebut dapat dikelola perbankan untuk mendukung pembiayaan dan aktivitas ekonomi daerah.
Karena itu, muncul kekhawatiran apabila dana payroll ASN dialihkan ke bank Himbara.
Di Kota Makassar, pembayaran gaji ASN selama ini masih menggunakan Bank Sulselbar.
Jumlah pegawai Pemkot Makassar diperkirakan mencapai sekitar 23 ribu orang.
Anggaran belanja pegawai Pemkot Makassar pada APBD 2026 mencapai Rp1,902 triliun.
Jika dibagi rata selama 12 bulan, anggarannya setara sekitar Rp158,5 miliar per bulan.
Angka tersebut menunjukkan besarnya nilai anggaran pegawai yang dikelola Pemkot Makassar.
Namun, angka Rp1,902 triliun merupakan total belanja pegawai dalam APBD 2026.
Angka tersebut belum otomatis menunjukkan nilai payroll yang masuk ke Bank Sulselbar.
Sebab, belanja pegawai mencakup sejumlah komponen sesuai struktur APBD.
Meski demikian, besarnya anggaran tersebut menunjukkan potensi nilai ekonomi payroll ASN Makassar.
Jika kebijakan pemindahan payroll diterapkan, dana tersebut berpotensi berpindah dari BPD ke Himbara.
Dengan kata lain, terdapat potensi sekitar Rp1,9 triliun anggaran belanja pegawai yang masuk dalam ekosistem perbankan.
Besarnya nilai tersebut membuat kebijakan payroll menjadi strategis bagi Bank Sulselbar.
Perpindahan payroll juga berpotensi memengaruhi dana pihak ketiga Bank Sulselbar.
Selain dana gaji, transaksi ASN dan penggunaan berbagai layanan perbankan berpotensi ikut berpindah.
Kredit konsumtif dan kredit multiguna bagi ASN juga menjadi bagian dari ekosistem tersebut.
Karena itu, dampak kebijakan tidak hanya dihitung dari nilai gaji yang berpindah.
Bank Sulselbar juga berpotensi menghadapi perubahan struktur dana murah dan basis nasabah.
Sementara itu, Pemkot Makassar belum menerima informasi teknis mengenai rencana tersebut.
Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda mengatakan belum mengetahui teknis pemindahan payroll ASN.
“Saya belum tahu teknisnya,” kata Zulkifly saat diwawancara di Balai Kota Makassar.
Wawancara berlangsung di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jumat (4/9/2026).
Menurut eks Kepala Bappeda tersebut, belum ada laporan mengenai perubahan mekanisme pembayaran gaji ASN.
Zulkifly mengatakan pembayaran gaji ASN Pemkot Makassar masih berjalan seperti biasa.
“Sejauh ini, ya, kita tetap sesuai mekanisme saja,” kata mantan kepala DPM-PSTP Pemkot Makassar ini .
Ia juga belum menerima laporan dari BPKAD Makassar mengenai perubahan bank penyalur gaji ASN.
Meski demikian, Zulkifly tidak menutup kemungkinan adanya perubahan kebijakan.
Perubahan tersebut dapat dilakukan apabila pemerintah pusat menerbitkan kebijakan resmi.
“Kalau memang ada dari pusat, kan pasti regulasinya ada,” kata mantan Camat Ujung Pandang ini.
Pemkot Makassar, lanjutnya, akan mengikuti kebijakan apabila telah dituangkan dalam regulasi.
“Kalau kita selama sesuai regulasi dan sesuai instruksi, ya, kita harus laksanakan,” tegas Zulkifly.
Ia menyerahkan pengaturan kebijakan tersebut sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
Termasuk pengaturan mengenai mekanisme pengelolaan keuangan negara dan pembayaran gaji ASN.
“Ini semua kita serahkan ke pusat bagaimana pengaturannya,” tutup alumnus IPDN ini.
Dengan demikian, belum ada keputusan Pemkot Makassar memindahkan payroll ASN ke Himbara.
Namun, jika kebijakan tersebut diterapkan, potensi nilai anggaran yang masuk ekosistem perbankan sangat besar.
APBD 2026 mencatat belanja pegawai Pemkot Makassar sebesar Rp1,902 triliun per tahun.
Nilai tersebut setara sekitar Rp158,5 miliar jika dihitung rata-rata setiap bulan.
Karena itu, wacana pemindahan payroll bukan sekadar persoalan rekening pembayaran gaji ASN.
Kebijakan tersebut berpotensi mengubah arus dana dan peta bisnis perbankan di Makassar.
Bagi Bank Sulselbar, payroll ASN merupakan bagian penting dari ekosistem bisnis bank daerah.
Pukul BPD
Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) menyoroti dampak pemindahan payroll ASN ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Payroll ASN adalah sistem atau rekening penyaluran pembayaran gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) yang dikelola secara terintegrasi melalui kerja sama antara instansi pemerintah dan pihak bank penyalur.
Himbara adalah Himpunan Bank Milik Negara, yaitu asosiasi yang menaungi bank-bank pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.
Ketua Umum Serikat Pekerja Bank Jatim Sigit Muharyanto menyebut kebijakan itu berisiko memukul BPD.
Hal tersebut disampaikan Sigit dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Rakyat Jakarta.
RDPU tersebut digelar bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Rabu (3/9/2026).
Sigit mengatakan dampaknya akan merembet pada bisnis bank dan perekonomian daerah.
Menurutnya, pemindahan payroll ASN akan mengurangi dana pihak ketiga yang selama ini dikelola BPD.
“Jika payroll ASN pindah dari BPD ke Himbara, dana kas BPD akan berkurang signifikan,” ujar Sigit.
Berkurangnya dana tersebut, kata dia, otomatis membuat likuiditas BPD ikut menurun.
Dampak berikutnya terjadi pada penyaluran kredit kepada ASN maupun pelaku UMKM.
Sigit juga memperingatkan potensi peningkatan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL).
Sebab, sistem pembayaran angsuran selama ini terhubung dengan rekening payroll ASN di BPD.
Ketika gaji berpindah, proses pemotongan dan pembayaran angsuran berpotensi mengalami kendala.
“Kemudian NPL berpotensi meningkat dan cadangan kerugian bank menjadi semakin tinggi,” katanya.
Kondisi tersebut dinilai dapat menekan portofolio kredit dan pendapatan bunga BPD.
Ruang ekspansi pembiayaan BPD juga berpotensi semakin terbatas.
Sigit menjelaskan, BPD selama ini banyak menggunakan dana murah dari rekening gaji ASN.
Jika harus mengandalkan deposito, biaya dana BPD akan menjadi lebih mahal.
Akibatnya, BPD akan kesulitan bersaing dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat.(*)
