JAKARTA, – Pemerintah Indonesia tengah menjajaki kemungkinan penggunaan teknologi modular dari China untuk pembangunan rumah susun (rusun), terutama dalam menjawab kebutuhan hunian di kawasan perkotaan yang padat.
Penjajakan tersebut kini mulai masuk ke tahap pembahasan teknis. Nantinya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membentuk tim khusus bersama pihak China untuk membahas mekanisme kerja sama tersebut.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, teknologi modular menjadi salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan antara pemerintah Indonesia dan pihak China.
“Masih panjang itu, jadi pas pertemuan kemarin kan kita melihat posibiliti kerjasama. Tentu salah satunya kan karena Cina punya teknologi yang seperti yang modular gitu ya, itu kemudian didiskusikan,” ujar Sri menjawab , di kantornya, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Menurut Sri, kerja sama tersebut belum sampai pada tahap penerapan teknologi di proyek rusun.
Pemerintah masih perlu membahas lebih lanjut mekanisme dan bentuk kerja sama yang akan dilakukan.
Untuk itu, tim dari Kementerian PKP dan tim dari pihak China akan bekerja bersama membahas aspek teknis kerja sama.
“Nah, nanti dibikin tim khusus juga, tim dari PKP dan tim dari Timkok ya. Nah, ini hari Selasa ya, kalau nggak salah tadi Pak Robi sampaikan, kita tim teknis juga akan segera merapatkan bagaimana mekanismenya,” kata Sri.
Butuh Teknologi Efisien
Penjajakan teknologi modular tersebut menjadi relevan di tengah kebutuhan pembangunan rusun di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.
Dengan keterbatasan ruang di kota-kota besar, pembangunan secara vertikal menjadi salah satu pilihan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat tanpa membutuhkan lahan seluas pembangunan rumah tapak.
Teknologi modular sendiri pada prinsipnya memungkinkan sejumlah bagian bangunan diproduksi dengan sistem yang lebih terstandar sebelum dirakit menjadi bagian dari bangunan di lokasi proyek.
Namun, pemerintah masih perlu memastikan teknologi yang ditawarkan dapat diterapkan sesuai kebutuhan pembangunan rusun di Indonesia.
Sri mengatakan, keberlanjutan kerja sama juga menjadi perhatian pemerintah.
Menurut dia, yang dibahas bukan hanya soal mendatangkan teknologi dari China, tetapi juga bagaimana tata kelola kerja sama tersebut.
“Kita bukan hanya berkelanjutan saja, tapi tata kelola tentu menjadi sangat kunci,” ujarnya.
Produk Indonesia Ikut Masuk
Selain aspek teknologi dan tata kelola, pemerintah juga ingin memastikan kerja sama tersebut memberikan ruang bagi industri dalam negeri.
Sri mengatakan, Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara juga memberikan perhatian agar produk-produk Indonesia dapat menjadi bagian dari rantai pasok dalam kerja sama tersebut.
“Kita kan juga ingin agar kerja sama nanti juga, kalau Pak Menteri juga fokus bagaimana produk-produk Indonesia juga menjadi bagian dari lantai pasok misalnya, UMKM, misalnya seperti itu,” kata Sri.
Dengan demikian, penjajakan teknologi modular dari China tidak diarahkan hanya untuk memasukkan teknologi asing dalam pembangunan rusun.
Pemerintah juga ingin melihat peluang keterlibatan produk dalam negeri dan pelaku UMKM dalam rantai pasoknya.
Sri menegaskan, seluruh skema tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh tim yang telah dibentuk.
“Jadi, ini masih dalam proses pembahasan dalam tim, jadi sudah dibentuk timnya, tim PKP dengan tim dari sana,” ujarnya.
