Bangko, Forumnusantaranews.com-
Wakil Bupati Merangin A. Khafidh menegaskan, partisipasi aktif pemerintah
desa menjadi kunci utama percepatan penurunan stunting di Kabupaten
Merangin.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Penginputan Aksi Bina Bangda
dan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)
Kabupaten Merangin Tahun 2026 di Aula Depati Payung Bappeda Merangin, Rabu
(14/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Wabup menyoroti penginputan data layanan Electronic
Human Development Worker (eHDW) oleh pemerintah desa sebagai garda terdepan
penanganan gizi.
Berdasarkan Dasbor eHDW per Oktober 2026, enam desa mendapat apresiasi
tertinggi karena capaian input layanan hampir sempurna. Keenam desa
tersebut adalah Sinar Gading 98,56%, Muara Delang 98,54%, Bungo Tanjung
97,86%, Nilo Dingin 97,81%, Lubuk Pungguk 97,76%, dan Rawa Jaya 96,79%.
“Apresiasi setinggi-tingginya untuk desa-desa yang memiliki komitmen luar
biasa ini. Capaian konvergensi yang sangat baik ini membuktikan kepedulian
nyata pemerintah desa terhadap kesehatan ibu hamil dan balita di
wilayahnya,” ujar Wabup.
Namun, masih ada 53 desa atau 25,85% dari total 205 desa di Merangin yang
per 10 Oktober 2026 belum sama sekali menginput data eHDW. Tiga kecamatan
penyumbang terbanyak adalah Jangkat Timur 12 desa, Tabir Barat 11 desa, dan
Jangkat 9 desa.
Wabup meminta instansi terkait dan camat segera membenahi.
“Garda terdepan penanganan stunting itu ada di desa dan kelurahan, karena
di sinilah sasaran ibu hamil, bayi, dan balita berada. Saya minta para
Kepala Desa dan Lurah optimalkan penggunaan Dana Desa untuk PMT lokal,
operasional Posyandu, serta pastikan validitas data e-PPGBM dan eHDW
terekam 100%,” tegasnya.
Di tengah tantangan input data, intervensi Pemkab Merangin menunjukkan
hasil. Data e-PPGBM Dinkes Merangin mencatat prevalensi stunting awal 2026
sebesar 2,83% dengan 759 anak. Setelah intervensi spesifik dan sensitif di
31 indikator layanan, per Agustus 2026 turun menjadi 671 anak.
Untuk mengejar target nasional, Wabup menginstruksikan peran camat sebagai
koordinator lapangan yang wajib memimpin Mini Lokakarya (Minilok) stunting
setiap bulan, menggelar Rembuk Stunting tahunan, dan mengevaluasi alokasi
APBDes dua kali setahun.
Sementara OPD terkait (Bappeda, Dinkes, DPPKB, DPMD, PUPR, Perkim, LH,
Ketahanan Pangan, TPH, Perikanan, Nakbun, Pendidikan, dan Sosial) diminta
untuk menghilangkan ego sektoral, menjamin ketersediaan air bersih dan
sanitasi, mengunci anggaran di dokumen perencanaan, serta memperkuat
ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan (P2L) dan
pemenuhan protein hewani hewani.
“Melalui rakor ini, hilangkan ego sektoral! Mari satukan langkah dan
pastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat
langsung bagi ibu hamil dan anak balita di Kabupaten Merangin,” tutupnya.
Turut hadir Kepala Bappeda (Zainal Abidin), Kepala Dinas PPKB (Sony
Propesma), (Narasumber TP3S Provinsi) Jambi Nanda Agustian Simatupang,
(Narasumber Bappeda Provinsi Jambi) Ade Irwansyah, S.H., M.H., para camat,
kepala Puskesmas, perwakilan kepala desa, dan PLKB se-Kabupaten Merangin.(*)

