DPD KAI Sulsel Gelar Rapat Konsolidasi Internal, Bahas Evaluasi Pengurus dan Penguatan Keanggotaan

Makassar – forumnusantaranews.com

Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Sulawesi Selatan menggelar rapat konsolidasi internal pengurus pada Jumat, 16 Oktober 2026, bertempat di Sekretariat DPD KAI Sulsel, Jalan Akasia Blok D9, Kota Makassar.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPD KAI Sulawesi Selatan, Adv. Muhammad Achyar Hamid, S.Ag., S.H., M.H., serta dihadiri Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, jajaran pengurus.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas kepengurusan, serta merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan kedisiplinan anggota KAI di wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam rapat tersebut, terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, penyusunan agenda kerja sama dengan sejumlah universitas dan sekolah tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Hukum. Kerja sama ini direncanakan melalui audiensi dan penjajakan program bersama, terutama dalam rangka memperkenalkan profesi advokat serta membuka peluang rekrutmen calon anggota advokat KAI.

Kedua, evaluasi terhadap kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KAI se-Sulawesi Selatan. Evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui perkembangan organisasi di tingkat cabang, meninjau pelaksanaan tugas kepengurusan, serta melakukan konfirmasi terhadap pengurus yang masa jabatannya telah berakhir maupun pengurus yang dinilai kurang aktif.

Ketiga, evaluasi keanggotaan dan kedisiplinan anggota organisasi. Dalam pembahasan tersebut, rapat menegaskan pentingnya menjaga integritas, loyalitas, profesionalitas, dan nama baik organisasi, serta menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kode etik, dan ketentuan organisasi yang berlaku.

Sekretaris DPD KAI SulSel Muh. Arsul Haq Sultan. S.H.,M.H., Menegaskan bahwa rapat ini juga menyepakati perlunya inventarisasi dan verifikasi status keanggotaan sebagai bagian dari upaya penataan organisasi. Terhadap anggota yang diduga telah berpindah atau bergabung dengan organisasi advokat lain tanpa pemberitahuan kepada pengurus, akan dilakukan klarifikasi secara tertulis guna memperoleh penjelasan mengenai status keanggotaan yang bersangkutan.

Proses klarifikasi tersebut akan dilaksanakan dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan jawaban atau penjelasan, secara tertulis, sesuai mekanisme dan batas waktu yang ditetapkan organisasi.

“Selain itu, rapat juga membahas perlunya surat pernyataan integritas keanggotaan bagi anggota yang relevan sesuai kebutuhan dan ketentuan organisasi. Apabila hasil klarifikasi menunjukkan adanya dugaan pelanggaran, pengurus akan melakukan evaluasi dan menentukan tindak lanjut berdasarkan mekanisme organisasi yang berlaku, dengan tetap memberikan ruang bagi anggota untuk menyampaikan pembelaan atau penjelasan.

Arsul menanbahkan, sebagai tindak lanjut, DPD KAI Sulsel akan segera menyusun dan menyampaikan surat kepada sejumlah perguruan tinggi untuk penjajakan kerja sama, melakukan inventarisasi dan verifikasi keanggotaan, serta mengirimkan surat klarifikasi kepada anggota yang memerlukan penegasan status keanggotaannya.

Rapat evaluasi lanjutan juga akan dijadwalkan setelah proses klarifikasi selesai, guna menentukan langkah organisasi berikutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

Melalui rapat konsolidasi ini, DPD KAI Sulawesi Selatan berharap penataan organisasi dapat berjalan lebih tertib, kepengurusan di tingkat cabang semakin aktif, serta seluruh anggota dapat menjalankan profesi advokat secara profesional dengan menjunjung tinggi integritas dan kode etik.” Jelas Arsul Haq, kepada Media.

Konsolidasi internal tersebut sekaligus menegaskan komitmen DPD KAI Sulsel untuk memperkuat kelembagaan organisasi, memperluas kerja sama dengan dunia pendidikan, dan membangun keanggotaan yang solid demi mendukung kemajuan profesi advokat di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Dewan Kehormatan DPD KAI SulSel, Muh. Amran Hamdy. S.H.,M.M., menyampaikan bahwa, baik pengurus maupun anggota KAI terkait dengan dualisme keanggotaan organisasi profesi sejenis lain, atau KTA ganda, hal tersebut melanggar AD/RT organisasi KAI Pasal 8 huruf g, Bagian Kedua Kewajiban Anggota.
Terkait hal tersebut kami menunggu hasil klarifikasi dari pengurus DPD, lalu kemudian akan dilakukan pemanggilan. Ucapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *