ForumNusantaraNews.TULUNGAGUNG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung terus berupaya memperkuat sinergi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Langkah tersebut diwujudkan melalui gelaran program “KEDAI PPAT” (Komunikasi Edukatif dan Dialog Akselerasi Pendapatan Daerah) yang mengusung tema “Sinergi Bapenda dan PPAT dalam Mewujudkan Validasi BPHTB yang Cepat, Akurat & Akuntabel”.
Acara ini digelar pada hari Rabu (21/10/2026) bertempat di joglo Tandhingan Boyolangu berlangsung dalam suasana hangat dan santai.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bapenda Kabupaten Tulungagung, Dra. Imroatul Mufidah, M.Si, dan dihadiri Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Tulungagung, Andrean Sakti, SH., M.Kn, beserta para anggota,Pembahasan berfokus pada isu aktual layanan pendaftaran dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan menggali saran dan masukan dari PPAT untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat wajib pajak BPHTB.
Bapenda Tulungagung menekankan pentingnya kolaborasi dan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses validasi BPHTB. Pelayanan yang cepat dan akurat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta kemudahan bagi masyarakat yang sedang mengurus administrasi pertanahan dan perpajakan.
Dalam kesempatan itu, Bapenda menegaskan komitmennya memperkuat komunikasi dengan PPAT sebagai mitra strategis dalam pelayanan pajak daerah.

“Bapenda Tulungagung Buka Layanan Koordinasi dan Konsultasi 24 Jam bagi PPAT”
Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung yang baru, Dra. Imroatul Mufidah, M.Si., menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Tulungagung.
Menurutnya, upaya peningkatan PAD membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Bapenda dengan berbagai mitra kerja, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kerja sama tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pelayanan perpajakan daerah yang lebih efektif, responsif, dan optimal.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Bapenda Kabupaten Tulungagung membuka pintu koordinasi dan konsultasi selama 24 jam bagi PPAT dan pihak-pihak terkait. Langkah ini bertujuan agar berbagai kendala dalam proses pelayanan, khususnya validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dapat segera dikomunikasikan dan dicarikan solusi tanpa harus menunggu waktu lama.
Selain itu, Bapenda memastikan bahwa berbagai saran, masukan, dan aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ke depan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui forum “Kedai PPAT”, Bapenda Kabupaten Tulungagung berharap dapat membangun ruang dialog dan komunikasi yang berkelanjutan bersama para PPAT. Forum ini diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat sinergi, menyelesaikan berbagai kendala pelayanan, serta mendukung optimalisasi penerimaan daerah demi kemajuan Kabupaten Tulungagung.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Bapenda Kabupaten Tulungagung untuk menghadirkan pelayanan yang lebih terbuka, komunikatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.**
