ForumNusantaraNews.TULUNGAGUNG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung mempercepat digitalisasi pembayaran pajak daerah melalui sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Agenda yang berlangsung di Meeting Room Hotel Crown Tulungagung pada Senin (2/11/2026) ini melibatkan jajaran aparatur kecamatan, desa, hingga kelurahan.
Kepala Bapenda Tulungagung, Imro’atul Mufidah, menegaskan bahwa digitalisasi transaksi merupakan kunci meningkatkan transparansi, kemudahan layanan, serta memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, keberhasilan ETPD membutuhkan sinergi kuat dari seluruh tingkatan pemerintahan.
Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi prioritas utama.
Aparatur wilayah diimbau aktif mendorong masyarakat beralih dari transaksi tunai ke non-tunai, sekaligus mengawal pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan validasi data objek pajak.

“Peran pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan sangat penting dalam membantu menyukseskan digitalisasi pembayaran pajak daerah,” ujar Imro’atul.
Selain PBB-P2 dan BPHTB, Bapenda mengoptimalkan potensi dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui edukasi tertib administrasi kendaraan.
Momentum ini juga diiringi dengan dua program pembebasan denda (pemutihan) yang dapat dimanfaatkan wajib pajak.
Pertama program Pemprov Jatim yakni pembebasan denda PKB dan BBNKB (1 Oktober-30 November 2026).
Kedua program Pemkab Tulungagung, yakni Pembebasan denda pajak daerah bagi masyarakat dan pelaku usaha (1-30 November 2026).
Penerapan transaksi digital yang luas disertai tingginya kepatuhan wajib pajak diharapkan mampu memenuhi target pendapatan daerah Tulungagung secara optimal.***



