
forumnusantaranews.com– Predikat Purwakarta sebagai Kota Harmoni tidak boleh berhenti sebatas slogan dan seremoni. Kerukunan umat beragama harus dibuktikan melalui tindakan nyata, terutama dalam menjamin kebebasan beribadah, melindungi hak setiap warga, serta menghadirkan pelayanan yang adil tanpa membedakan agama maupun keyakinan.
Pesan tegas tersebut mengemuka dalam refleksi kritis Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Purwakarta Tahun 2026. Di tengah keberagaman agama, keyakinan, budaya, dan tradisi, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat dituntut tidak sekadar menjaga situasi tetap kondusif, tetapi juga memastikan tidak ada warga yang merasa terpinggirkan dalam menjalankan hak konstitusionalnya.
Wakil Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purwakarta, Yohanes Baptis Sutarno, S.Pd., yang akrab disapa Joes, mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan kerukunan tidak cukup dilihat dari tidak adanya konflik. Lebih dari itu, setiap umat harus benar-benar merasakan keamanan, penghormatan, dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Jangan mengukur kerukunan hanya dari tidak adanya konflik. Ukurlah dari sejauh mana setiap umat beragama merasa aman, dihormati, dan memperoleh hak yang sama,” tegas Joes, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, tantangan menjaga kerukunan di Purwakarta harus dijawab dengan kebijakan yang konkret, transparan, dan tidak diskriminatif. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah pendataan serta kepastian administrasi rumah ibadah lintas agama.
Berdasarkan data awal yang disampaikan, terdapat 22 gereja Kristen Protestan di Purwakarta. Dari jumlah tersebut, 10 gereja dilaporkan telah memiliki izin, sedangkan 12 lainnya masih memerlukan penelusuran dan verifikasi status administrasi.
Selain itu, terdapat dua gereja Katolik yang dilaporkan telah memiliki IMB, satu tempat ibadah Buddha yang telah mengantongi IMB dan sedang dalam pembangunan, serta tempat ibadah Konghucu yang masih memerlukan pendataan lebih lanjut.
Di bidang pendidikan keagamaan Hindu, terdapat Pasraman Widya Saraswati yang berada di bawah pembinaan PHDI Purwakarta.
Joes menegaskan, seluruh angka tersebut merupakan data awal yang wajib diverifikasi bersama instansi berwenang. Pendataan tidak boleh dijadikan alat untuk memberikan stigma atau mendiskreditkan kelompok keagamaan tertentu. Sebaliknya, data harus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang objektif, proporsional, dan berkeadilan.
Ia menilai, pemerintah perlu hadir memberikan pendampingan serta informasi yang jelas mengenai mekanisme perizinan rumah ibadah. Jangan sampai persoalan administratif dibiarkan berlarut-larut hingga berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial dan mengganggu kerukunan masyarakat.
Lebih jauh, Joes menekankan bahwa PAKEM harus mengedepankan langkah pencegahan, bukan sekadar bergerak setelah muncul persoalan di tengah masyarakat.
Koordinasi lintas lembaga perlu diperkuat dengan melibatkan FKUB, Kementerian Agama, pemerintah daerah, Kesbangpol, Satpol PP, serta unsur terkait lainnya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Langkah konkret tersebut meliputi pemetaan rumah ibadah, dialog lintas agama secara berkelanjutan, deteksi dini potensi konflik, pendampingan administrasi, hingga evaluasi kondisi kerukunan secara berkala.
Setidaknya terdapat lima agenda prioritas yang perlu diperkuat sepanjang 2026–2027, yakni validasi data rumah ibadah, komunikasi rutin lintas agama, deteksi dini ketegangan sosial, kepastian hukum dan kesetaraan pelayanan, serta penguatan kolaborasi antarlembaga.
“PAKEM jangan hanya hadir ketika persoalan sudah terjadi. Pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui komunikasi, dialog, dan koordinasi yang baik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menempatkan setiap persoalan secara proporsional. Persoalan administrasi tidak boleh serta-merta dipandang sebagai pelanggaran hukum. Perbedaan keyakinan tidak boleh disamakan dengan ancaman ketertiban, sementara kritik masyarakat tidak boleh langsung dicap sebagai tindakan intoleransi.
Penegakan aturan, kata dia, harus tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak asasi, kebebasan beragama, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Penutup, Joes mengajak pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga untuk menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sumber perbedaan yang memecah persaudaraan.
Baginya, keberhasilan menjaga kerukunan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan lintas agama, deklarasi, maupun dokumentasi kebersamaan. Ukuran sesungguhnya adalah ketika setiap warga dapat menjalankan ibadah dengan aman, mendapatkan penghormatan, serta memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama.
Purwakarta harus membuktikan diri sebagai daerah yang bukan hanya terlihat harmonis dari luar, tetapi juga menghadirkan keadilan dan rasa aman bagi seluruh umat beragama.
Sebab, kerukunan bukan tanggung jawab satu agama, satu kelompok, ataupun satu lembaga. Kerukunan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, kepastian hukum, dan keberanian melindungi hak setiap warga.
Purwakarta Istimewa bukan hanya tentang pembangunan dan kemajuan daerah, tetapi juga tentang bagaimana seluruh masyarakat, tanpa membedakan agama dan keyakinan, dapat hidup aman, setara, dan bermartabat.
