Bupati M. Syukur Tegaskan Komitmen Tuntaskan Legalitas Tanah Warga Lewat Program TORA

Bangko, Forumnusantaranews.com-

Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah
dalam menuntaskan persoalan legalitas kepemilikan tanah masyarakat,
khususnya melalui optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Komitmen tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Integrasi
Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)
Kabupaten Merangin Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II
Kantor Bupati Merangin, Kamis (12/11/2026).

Turut hadir dalam rapat, Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin Zulhifni,
Kepala ATR/BPN Merangin Nur Adi Kusno serta perwakilan dari unsur Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mengawal percepatan reforma
agraria di Bumi Tali Undang Tambang Teliti.

Dalam penyampaiannya, Bupati M. Syukur menyoroti pentingnya program TORA
sebagai instrumen krusial untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan
lahan warga.

Meski program ini sudah berjalan, ia menilai pelaksanaannya di daerah masih
memerlukan penguatan agar manfaatnya dirasakan secara maksimal oleh
masyarakat luas.

“Program TORA ini sebenarnya sudah lama, tapi memang belum sedikit maksimal
di daerah. Kendala sebelumnya sering kali terkait siapa yang menganggarkan
fasilitas tersebut di daerah, antara pemerintah daerah atau pemerintah
pusat,” ujar M. Syukur di hadapan para peserta rapat.

Ia juga menjelaskan bahwa langkah yang harus diprioritaskan adalah
mengidentifikasi dan meluruskan berbagai hambatan di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Merangin berkomitmen memastikan bahwa status
kepemilikan lahan warga, termasuk di wilayah perkampungan, fasilitas umum,
tempat ibadah, hingga areal pertanian dan perkebunan rakyat harus memiliki
kekuatan hukum yang jelas.

Salah satu sorotan adalah pentingnya pelibatan Badan Pertanahan Nasional
(BPN) sebagai rujukan utama dalam melakukan identifikasi pertanahan secara
akurat setiap tahunnya.

Fokus utama penataan ini diarahkan pada daerah-daerah yang kepemilikan atas
tanahnya masih minim, seperti di wilayah Papua, Bangka Belitung, dan
Bengkulu yang menjadi acuan komparatif, serta wilayah-wilayah di Merangin
yang selama ini menghadapi tantangan serupa.

Bupati juga mengingatkan pentingnya pengawalan ketat agar lahan-lahan yang
telah dilegalkan melalui program TORA tidak jatuh ke tangan pihak yang
salah atau beralih kepemilikan secara tidak sah.

“Kita perlu menjaga dan mengawal program ini agar jangan sampai lahan yang
diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat ini berpindah tangan atau
diserobot pihak luar. Oleh karena itu, program ini juga akan melibatkan
pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan proses identifikasi
berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Melalui rapat koordinasi GTRA ini, Pemerintah Kabupaten Merangin berharap
percepatan reforma agraria dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan
benar-benar memberikan kepastian hukum serta kesejahteraan bagi masyarakat
Merangin.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *