
Bangko, Forumnusantaranews.com-
Pemerintah Kabupaten Merangin menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 1,61 triliun. Nilai rancangan ini meningkat sekitar Rp 220 miliar dibandingkan APBD Merangin Tahun Anggaran 2026 yang berada di angka Rp 1,39 triliun.
Rancangan anggaran beserta nota keuangan itu disampaikan langsung oleh Bupati Merangin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin, Sabtu (21/11/2026) malam.
Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Bupati menegaskan RAPBD yang disampaikan bukan hanya sekadar data atau angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Tetapi merupakan instrumen kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, menjaga keberlanjutan fiskal daerah, sekaligus mengarahkan sumber daya yang terbatas kepada program-program yang memberikan manfaat nyata.
“Rancangan APBD yang telah kami sampaikan bukan hanya sekadar data-data ataupun angka-angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi merupakan instrumen kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, menjaga keberlanjutan fiskal daerah, sekaligus mengarahkan sumber daya yang terbatas kepada program-program yang memberikan manfaat nyata,” ujar Bupati Merangin.
Penyusunan RAPBD 2027 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Merangin 2025-2029 serta tindak lanjut kesepakatan KUA dan PPAS yang diteken pada 26 Agustus 2026.
Berdasarkan struktur awal yang dipaparkan, postur anggaran disusun sebagai berikut:
Pendapatan Daerah Rp 1,61 triliun: bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 156,4 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 1,43 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 17,1 miliar.
Belanja Daerah Rp 1,61 triliun: diarahkan untuk pemenuhan belanja wajib/mengikat serta program strategis.
Pembiayaan Neto Rp 800 juta: berasal dari penerimaan pembiayaan (perkiraan SiLPA tahun sebelumnya) sebesar Rp 10,8 miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah sebesar Rp 10 miliar, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran Rp 800 juta.
Dari struktur itu terlihat ketergantungan fiskal daerah pada dana transfer pusat masih tinggi. Untuk memperkuat kemandirian daerah, Bupati menekankan optimalisasi PAD lewat pembenahan basis data, digitalisasi layanan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi tanpa memberatkan masyarakat maupun iklim investasi.
Untuk belanja daerah, Pemkab Merangin memfokuskan pada tiga prioritas pembangunan tahun 2027. Yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) unggul, pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis potensi daerah (pertanian, perkebunan, UMKM, pariwisata, hingga swasembada pangan), serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdampak.
“Kita menyadari bahwa pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, APBD harus hadir tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dalam bentuk peningkatan kualitas manusia yang menjadi pelaku utama pembangunan,” kata Bupati.
Peruntukan anggaran tersebut dipadukan dengan lima program unggulan daerah:
1. Merangin Pintar dan Berbudaya
2. Merangin Berdaya
3. Merangin Sehat
4. Merangin Religius
5. Merangin Reformis
Selain memenuhi belanja wajib seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dukungan pemerintahan desa, dan belanja pegawai, belanja daerah juga diarahkan mendukung program strategis nasional – mulai dari makan bergizi gratis, pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, hingga pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.
Bupati M. Syukur juga menegaskan penerapan prinsip money follows program serta efisiensi belanja rutin perkantoran, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial.
“Setiap perangkat daerah harus memandang anggaran tahun 2027 bukan semata-mata sebagai hak untuk membelanjakan anggaran, tetapi sebagai instrumen untuk menghasilkan kinerja dan pelayanan publik. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya,” tegasnya.
Di balik rancangan awal Rp 1,61 triliun tersebut, Pemkab Merangin menyoroti surat Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026 mengenai rancangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) TA 2027. Dalam gambaran umum yang disampaikan, terdapat penyesuaian pengurangan transfer pusat kepada Pemkab Merangin sekitar Rp 268 miliar.
Untuk menyiasati menyempitnya ruang fiskal akibat pemangkasan tersebut, Pemkab Merangin membuka opsi pendanaan melalui skema pinjaman daerah guna mempercepat pembangunan pada sektor pelayanan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Penyesuaian kebijakan anggaran ini selanjutnya akan dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
“Justru dalam kondisi fiskal yang terbatas, kita dituntut untuk semakin cermat dalam menetapkan prioritas, semakin disiplin dalam mengelola anggaran, semakin kuat dalam melakukan pengawasan, dan semakin berorientasi kepada hasil,” pungkasnya.(*)
