8 kali berturut-turut meraih Predikat WTP,Pemda Kabupaten tanah bumbu Berkomitmen mempertahankan dan Rutin Raih WTP di tahun-Tahun Berikutnya.

Tanah bumbu,Forumnuaantaranews.com

Tanah bumbu.Kamis 09 Desember 2021.untuk ke-8 kali nya Pemerintah daerah Kabupaten tanah bumbu (Pemda Tanbu) meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) dari Kementerian Keuangan RI.

Penghargaan ini di raih berkat Keberhasilan dalam penyusunan dan Penyajian laporan keuangan tahun 2020 sehingga mendapat Raihan opini WTP.

Penyerahan Penghargaan ini di wakili Kepala Kantor Wilayah Direktorat jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan  Selatan.Sulaimaniyah kepada Bupati kabupaten tanah bumbu  dr.HM.Zairullah Azhar di ruang rapat bersujud,kantor Bupati kabupaten tanah bumbu,kamis 9 desember 2021.

Bupati kabupaten tanah bumbu menyatakan,” keberhasilan pemerintah kabupaten tanah bumbu mendapatkan piagam penghargaan WTP berturut-turut selama 8 tahun, berkat keberhasilan  bersama.hal ini membuat pihak kita berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi kinerja kita,”tegasnya.

Penghargaan dari Pemerintah ini Merupakan Kerja keras bersama Semua Komponen baik Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun Non ASN di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten tanah bumbu.

“Saya sangat mengapresisi,ini merupakan keberhasilan bersama baik,ASN ataupun Non ASN,Saya berharap,” kedepannya kita Rutin mendapatkan WTP setiap tahunnya,”harap Zairullah.

Di jelskanya,”ini merupakan kerja keras dan traspransi tata kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas sangat penting,hal ini merupakan satu upaya dalam mengindari praktek korupsi di lingkup pemerintah daerah kabupaten tanah bumbu.

“Kita Utamakan Keterbukaan informasi,Kemudian Keta’atan Pada Aturan,Kerena ini Merupakan modal dasar Penyelenggara  Pemerintah yang baik. dengan transpransi dan Akuntabilitas yang baik,”Pungkasnya.

Pada kesempatan itu,juga dilakukan Penanda tanganan Nota kesepahaman antara Kantor wilayah deroktorat jendral Perbendaharan provinsi kalimantan selatan dan Pemerintah daerah kabupaten tanah bumbu,tentang Pemanfa’atan bersama,data dan informasi,serta penguatan Koordinasi tentang penyelengaraan pelaksanaan  kebijakan Pengelolaan keuangan publik. Sehubungan dengan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.@mir.FNNews.com

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *