Foto : Budi Hidayat Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Forumnusantaranews.com- Pemanggilan beberapa Wartawan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi perbincangan hangat dikalangan awak media di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Budi Hidayat, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan bahwa pihaknya tidak memahami sepenuhnya tentang Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999, sehingga menimbulkan miss komunikasi.
“Intinya kami tidak memahami sepenuhnya soal UU Pers. Awalnya, kami hanya ingin klarifikasi terhadap berita-berita tersebut,” kata Budi Hidayat, Sabtu (2/11/2024) di Kantor Bawaslu di Jalan Ibrahim Singadilaga, Purwakarta.
Melalui Budi Hidayat, pihak Bawaslu Purwakarta juga minta maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait pemanggilan, pemeriksaan hingga adanya penggiringan agar wartawan membuat laporan resmi.
“Jujur, awalnya kami ingin minta data sejelasnya ke wartawan bersangkutan. Makanya kami arahkan agar membuat laporan resmi,” lanjut Budi.
Ia juga mengucapkan terimakasih atas masukan yang diberikan oleh awak media sembari mengatakan pihaknya tidak bermaksud untuk mengintervesi terhadap kinerja wartawan dilapangan.
“Kami mengucapkan terimakasih atas masukan yang diberikan rekan-rekan media, Kedepan kami akan mengkompilasi antara peraturan Bawaslu dengan UU Pers, sehingga kegaduhan ini tidak terulang,” tutup Budi.
Perlu diketahui, Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999, sangat jelas ditegaskan bahwa Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Dan, Pada pasal 4 dinyatakan, Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Tinggalkan Balasan