OJK: Aset dan Kredit BPD Tumbuh Kuat di Atas 6%

Kinerja Bank Pembangunan Daerah Masih Terjaga Meski Hadapi Tantangan Struktural

Bank Pembangunan Daerah (BPD) masih menunjukkan kinerja yang stabil meskipun menghadapi beberapa keterbatasan struktural. Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, dalam pernyataannya.

Menurut data yang dirilis oleh OJK, pertumbuhan aset BPD mencapai rata-rata sebesar 7,29% selama periode tertentu. Sementara itu, pertumbuhan kredit BPD mencapai 6,82%, yang mendekati capaian dari bank umum. Angka ini menunjukkan bahwa BPD mampu menjaga kinerja intermediasi yang baik dan tetap menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional.

Dari sisi pendanaan, himpunan dana pihak ketiga (DPK) BPD juga tumbuh sebesar 7,30%. Dian menyebutkan bahwa pertumbuhan ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPD sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat daerah.

Selain itu, BPD tetap mampu menjaga kualitas kredit dan level permodalan yang memadai. Meski ada keterbatasan struktural, kinerja BPD dalam menjaga ketahanan perbankan tetap terjaga dengan baik.

Peran BPD dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Dian menegaskan bahwa BPD merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional di daerah. Selain berperan sebagai lembaga intermediasi, BPD juga menjadi penggerak utama bagi perekonomian wilayah. Untuk memperkuat peran ini, Dian mendorong adanya sinergi antar BPD melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Melalui KUB, BPD dapat meningkatkan resiliensi dan daya saingnya. Sinergi antara induk dengan anggota KUB diharapkan mampu memperkuat struktur perekonomian daerah serta memberikan kontribusi lebih besar dalam penyaluran kredit untuk level mikro.

OJK juga menyarankan agar penguatan peran BPD di daerah dilakukan melalui konsolidasi BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah/kota dibawah BPD. Sinergi antara BPD dan BPR diharapkan mampu meningkatkan kontribusi perbankan terhadap pemberian kredit serta meningkatkan kualitas tata kelola di BPR.

Transformasi BPD sebagai Keharusan

Dian menyatakan bahwa transformasi BPD bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Dengan dukungan dari pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris, BPD diharapkan mampu menjadi “Regional Champion” melalui sinergi, kolaborasi, dan inovasi.

Transformasi ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus menopang daya saing nasional. Di tengah tantangan era global dan digital, BPD dituntut untuk mampu menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang semakin dinamis.

Roadmap Penguatan BPD 2024-2027

Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 yang telah diluncurkan pada 14 Oktober 2024 menjadi arah kebijakan yang akan membantu transformasi BPD berjalan terarah dan berkelanjutan. Ada empat pilar utama yang menjadi fokus dalam roadmap ini:

1. Penguatan struktur dan keunggulan BPD
   Termasuk konsolidasi, permodalan, tata kelola, manajemen risiko, SDM, efisiensi, dan inovasi produk.

2. Akselerasi transformasi digital
   Meningkatkan penggunaan teknologi informasi secara optimal serta memperkuat ketahanan digital.

3. Penguatan peran terhadap perekonomian daerah dan nasional
   Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, penguatan perbankan syariah, dukungan terhadap UMKM, serta edukasi dan inklusi keuangan.

4. Penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan
   Memastikan proses perizinan dan pengawasan BPD lebih cepat, terintegrasi, serta mendukung daya saing industri perbankan daerah.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BPD dapat terus berkembang dan tetap relevan di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat.