Paradigma Negara Pembangunan dalam Kebijakan Ekonomi Prabowo Subianto
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengamati bahwa arah kebijakan ekonomi yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya paradigma developmental state atau negara pembangunan. Dalam konsep ini, pemerintah berperan sebagai aktor utama yang mengarahkan jalannya perekonomian, mirip dengan strategi industrialisasi yang pernah diterapkan oleh beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.
Menurut Fadhil, dalam acara diskusi publik pada Sabtu (16/8/2025), paradigma ini menekankan peran besar negara dalam memengaruhi arah perekonomian. Hal ini mencakup pengarahan investasi, pemanfaatan anggaran sebagai katalis untuk pembangunan industri strategis, serta penguatan peran BUMN sebagai instrumen investasi. “Peran negara yang sangat besar ini mencoba untuk mempengaruhi atau menentukan arah ekonomi kita ke depan,” ujarnya.
Meskipun defisit APBN 2026 diproyeksikan turun dari 2,78% menjadi 2,48% terhadap PDB, kebijakan fiskal tetap bersifat ekspansif. Ini menunjukkan strategi jangka menengah dan panjang, bukan hanya respons jangka pendek. “Penerimaan pajak yang ditargetkan sangat tinggi dibandingkan data historisnya,” tambahnya.
Namun, Fadhil juga mengingatkan adanya implikasi politik-ekonomi dari penerapan paradigma ini. Kebijakan yang cenderung proteksionistis dapat menyebabkan ketegangan dengan pelaku usaha maupun investor asing. Mereka biasanya tidak menyukai kebijakan proteksi karena bisa menghambat aliran investasi. “Tapi kemudian kalau misalnya gejala ini berlaku di hampir semua negara, nah ini tentunya akan juga membawa implikasi terhadap investasi yang kita ingin peroleh dari luar negeri,” katanya.
Fadhil menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan investasi dari luar negeri karena adanya saving investment gap. Oleh karena itu, kebijakan yang terlalu protektif bisa mengurangi minat investor asing. Meski demikian, ia mengakui bahwa fenomena serupa juga terjadi di banyak negara, termasuk Amerika Serikat.
Selain itu, keberhasilan dari paradigma developmental state sangat bergantung pada efisiensi dan responsivitas birokrasi. Fadhil menyatakan bahwa birokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya efisien dan responsif. “Kita tahu bahwa birokrasi di kita ini kan semua mengetahui ya tidak terlalu responsif, tidak terlalu efisien ya apalagi kemudian program yang dijalankan ini, yang hendak dijalankan oleh Pak Prabowo ini sangat masif skalanya dan memakan biaya yang begitu besar,” pungkasnya.
Dengan demikian, meskipun paradigma negara pembangunan memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, membangun kerja sama dengan sektor swasta, serta meningkatkan kualitas birokrasi. Perlu adanya keseimbangan antara peran negara dan kebebasan pasar agar tujuan pembangunan nasional dapat dicapai secara optimal.
Tinggalkan Balasan