PIKIRAN RAKYAT
– Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan bahwa posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per akhir Mei 2025 mengalami defisit sebesar Rp21 triliun, yang setara dengan 0,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Kondisi ini pun berbanding terbalik dengan laporan APBN bulan sebelumnya, yakni pada April 2025, di mana APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp4,3 triliun.
Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta, Sri Mulyani menyatakan, “Pada posisi Mei, APBN defisit Rp21 triliun. Jika kita mengacu pada Undang-Undang (UU) APBN, target defisit tahun ini adalah Rp616,2 triliun. Jadi, angka Rp21 triliun ini masih sangat kecil, namun kami akan terus memantau perkembangannya.”
Rincian Pendapatan dan Belanja Negara
Pendapatan negara hingga Mei 2025 tercatat sebesar Rp995,3 triliun, atau 33,1 persen dari target APBN yang sebesar Rp3.005,1 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar Rp184,8 triliun dibandingkan catatan bulan April.
Penerimaan ini didominasi oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp806,2 triliun (32,4 persen dari target). Rinciannya meliputi penerimaan pajak sebesar Rp683,3 triliun (31,2 persen) serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp122,9 triliun (40,7 persen).
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berkontribusi sebesar Rp188,7 triliun (36,7 persen). Di sisi lain, belanja negara menunjukkan akselerasi pada Mei 2025 dengan realisasi Rp1.016,3 triliun, atau 28,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun.
Walaupun nilai realisasi ini masih jauh dari target mengingat paruh pertama tahun hampir usai, angka ini menunjukkan peningkatan sekitar Rp200 triliun dari realisasi April yang sebesar Rp806,2 triliun.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tersalurkan sebesar Rp694,2 triliun (25,7 persen dari target), yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp368,5 triliun. Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp322 triliun (35 persen dari target).
Keseimbangan Primer dan Pendanaan Anggaran
Walaupun dalam kondisi defisit, APBN masih mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp192,1 triliun, yang lebih tinggi daripada surplus April yang sebesar Rp173,9 triliun.
Surplus ini menjadi indikasi bahwa kas negara memiliki kecukupan untuk mengelola pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban utang.
Terkait pembiayaan anggaran, pemerintah telah merealisasikan Rp324,8 triliun per Mei 2025, yang setara dengan 52,7 persen dari target Rp616,2 triliun.
Fungsi Countercyclical APBN di Tengah Dinamika Global
Sri Mulyani juga menekankan bahwa kinerja APBN sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, termasuk faktor geopolitik. Ia mencontohkan bagaimana konflik atau perang dapat memicu volatilitas harga komoditas yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan negara.
Namun, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga APBN agar tetap dapat menjalankan fungsi countercyclical.
“Defisit APBN bertujuan untuk melakukan countercyclical, sehingga ekonomi yang cenderung mengalami tekanan dan pelemahan itu bisa berbalik siklusnya dengan APBN, agar pelemahannya tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi, terutama pada masyarakat,” pungkas Sri Mulyani, dikutip mediaawas.com dari Antara, Selasa, 17 Juni 2025.
Tinggalkan Balasan