PALANGKA RAYA, mediaawas.com
– Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) mengusulkan alih fungsi kawasan hutan untuk pembangunan berbagai infrastruktur, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengungkapkan bahwa saat ini ketersediaan aset tanah milik Pemkot sangat terbatas.
Kondisi ini menyulitkan realisasi pembangunan infrastruktur yang ditawarkan pemerintah pusat, salah satunya Sekolah Rakyat.
“Kemarin ada tawaran dari pemerintah pusat untuk membangun sekolah rakyat, lalu pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) baru, kami kesulitan mencari lahannya, karena tidak punya aset tanah,” ungkap Zaini kepada wartawan di Palangka Raya, Senin (17/6/2025).
Zaini menjelaskan, meskipun secara administratif Palangka Raya merupakan kota dengan wilayah terluas di Indonesia, hampir 80 persen wilayahnya masih berstatus kawasan hutan.
Hanya sekitar 20 persen yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.
“20 persen itu termasuk pembangunan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, termasuk jalan, perumahan, dan lain-lainnya, sehingga masih belum cukup,” katanya.
Untuk itu, pihaknya telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI agar sebagian kawasan hutan diubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
Dengan begitu, pembangunan infrastruktur, termasuk Sekolah Rakyat, dapat berjalan di atas lahan yang statusnya legal dan bebas konflik.
“Harapan kami kalau APL sampai 40 persen, peluang usaha berupa investasi dan pembangunan di sini tidak terkendala, termasuk apabila pemerintah pusat ingin membangun infrastruktur di atas lahan yang clean and clear,” ucapnya.
Selain mendorong alih fungsi kawasan hutan, Pemkot juga membuka peluang partisipasi masyarakat untuk menghibahkan tanah pribadi demi kepentingan pembangunan bersama.
Penulis: Akhmad Dhani
Tinggalkan Balasan