Mengapa Klaim Prabowo soal Pengangguran Dicurigai?

Kritik terhadap Klaim Pengangguran Terendah di Indonesia

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, menilai bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai tingkat pengangguran di Indonesia yang mencapai level terendah sejak krisis moneter 1998 tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Ia menyebutkan bahwa kondisi ketenagakerjaan saat ini tidak baik-baik saja dan ada beberapa fenomena yang menjadi alasan penilaian tersebut.

Salah satu contohnya adalah munculnya tanda pagar #KaburAjaDulu yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial X pada awal tahun ini. Tagar ini sebenarnya sudah muncul sejak 2023 dan digunakan sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintah, termasuk isu ketenagakerjaan. Menurut Wahyu, tagar ini mencerminkan rasa frustasi masyarakat yang merasa tidak layak bekerja di Indonesia, sehingga banyak orang ingin mencari pekerjaan di luar negeri.

Wahyu juga menyampaikan kritik terhadap pernyataan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, yang menyarankan warga negara Indonesia agar bekerja di luar negeri. Dalam acara peresmian Migrant Center di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, ia menyatakan bahwa di Jawa Tengah saja terdapat satu juta pengangguran yang belum terserap. Hal ini membuat Wahyu mempertanyakan klaim-klaim statistik tentang tingkat pengangguran terendah yang disampaikan oleh pihak berwenang.

Perbedaan antara Statistik dan Realitas

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada, Tadjudin Nur Effendi, turut menanggapi pernyataan Prabowo. Ia mengatakan bahwa secara relatif, tingkat pengangguran memang telah turun, tetapi secara absolut, angkanya masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 4,76 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan TPT pada Desember 1998 yang mencapai 5,46 persen. Namun, angka ini naik menjadi 6,36 persen pada 1999 dan mengalami fluktuasi selama periode 2000-an.

Meski demikian, Tadjudin menilai bahwa data BPS dan klaim Prabowo tidak dapat menggambarkan keadaan sebenarnya dunia kerja di Indonesia. Jumlah angkatan kerja pada tahun ini mencapai 153,05 juta orang, meningkat 0,62 persen dibandingkan Agustus 2024. “Secara absolut, angkanya tidak sebanding,” ujarnya.

Masalah Utama dalam Dunia Kerja Indonesia

Menurut Tadjudin, masalah utama dalam dunia ketenagakerjaan saat ini bukanlah tinggi atau rendahnya angka pengangguran terbuka. Penyumbang terbesar pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang baru menyelesaikan pendidikan. Oleh karena itu, yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah dominasi pekerja informal di Indonesia.

Pekerja informal dinilai rentan terhadap kemiskinan karena kurangnya perlindungan. “Precariat adalah pekerjaan yang sangat rentan. Rentan terhadap perubahan dan mereka tidak dilindungi sama sekali. Itu yang berbahaya,” kata Tadjudin. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu fokus pada perlindungan tenaga kerja dan menciptakan peluang kerja yang lebih baik untuk mengurangi tekanan terhadap para pekerja informal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *