Penerimaan Pajak 2025 Belum Sesuai Target, Menteri Keuangan Akui Ada Penundaan Kebijakan
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara terbuka mengungkapkan bahwa penerimaan negara pada tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah penurunan penerimaan pajak dibandingkan ekspektasi awal.
“Pajak seperti yang Anda lihat sebelumnya berada di bawah target APBN. Kita tidak memungkiri itu,” ujar Purbaya dalam sebuah media briefing yang digelar di Jakarta. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak menutupi realisasi tersebut dan akan segera memberikan data resmi dalam waktu dekat.
Menurut informasi sementara, hingga November 2025, penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.634,43 triliun atau sekitar 74,65 persen dari target yang ditetapkan. Data lengkap akan diumumkan minggu depan bersamaan dengan konferensi pers APBN KiTA yang direncanakan digelar pada Rabu (7/1).
Kebijakan Penundaan Pajak untuk Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah sengaja menahan beberapa kebijakan penarikan pajak baru. Langkah ini dilakukan demi menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sempat melambat selama sebagian besar tahun lalu.
“Ada beberapa upaya penarikan pajak yang saya tunda sampai ekonominya bagus. Kan percuma kalau saya kerjakan juga, uangnya tidak masuk, malah memperburuk ekonomi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa perlambatan ekonomi selama sembilan bulan pertama 2025 menyebabkan penerimaan pajak meleset dari perkiraan awal. Dalam situasi tersebut, pemerintah memilih untuk bersikap hati-hati agar kebijakan fiskal tidak justru menekan dunia usaha dan daya beli masyarakat.
“Kita tidak memungkiri itu karena ekonominya jelek sembilan bulan pertama tahun ini. Jadi ada beberapa upaya penarikan pajak yang saya tunda sampai ekonominya bagus,” tambahnya.
Pendekatan Counter-Cyclical untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi
Purbaya menegaskan bahwa pendekatan yang diambil oleh Kementerian Keuangan bersifat counter-cyclical. Artinya, pemerintah tidak menambah beban ekonomi di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung.
“Jadi kita lakukan kebijakan counter-cyclical, saya tidak membebani ekonomi secara berlebihan sehingga proses recovery yang baru terjadi bisa berjalan terus,” ujarnya.
Dengan berbagai indikator yang mulai membaik, Purbaya menunjukkan optimisme bahwa kondisi ekonomi nasional akan semakin jelas arahnya pada awal 2026. Ia bahkan memproyeksikan akselerasi pemulihan akan mulai terasa sejak akhir Kuartal I-2026.
“Saya yakin akhir Kuartal I-2026 sudah akan lebih jelas bahwa ekonomi kita memang bergerak ke arah yang semakin cepat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan