Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Pangan Selama Ramadan dan Idulfitri
Pergerakan harga komoditas pangan pokok strategis sering kali menjadi faktor pengungkit inflasi, terutama pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan dan Idulfitri. Tantangan ini memang rutin terjadi setiap tahun, namun pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi situasi tersebut. Tujuannya adalah menjaga kestabilan harga agar tidak menyebabkan kenaikan inflasi yang signifikan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah berkomitmen bersama dengan asosiasi pelaku usaha pangan serta aparat penegak hukum. Kebijakan ini diambil guna memastikan bahwa harga pangan tetap terkendali selama masa Ramadan hingga Idulfitri. Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait, disepakati bahwa harga eceran tertinggi (HET) akan dipertahankan sepanjang periode tersebut.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa perintah ini berasal dari Presiden. Ia menegaskan bahwa semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga stabilitas harga. “Tidak ada boleh pengusaha seluruh Indonesia menjual di atas HET. Jika ada yang melanggarnya, Satgas Pangan Polri akan bertindak,” tegasnya.
Selain pengawasan ketat terhadap harga di lini rantai pasok, pemerintah juga akan menjalankan berbagai program intervensi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program-program ini dirancang untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga selama bulan puasa.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat inflasi umum secara bulanan di awal Ramadan tahun 2025 mencapai titik tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu 1,65 persen. Namun, inflasi umum secara bulanan selama ini selalu berada di bawah 1 persen. Sementara itu, inflasi komponen harga bergejolak atau inflasi pangan selama Ramadan dan Idulfitri belum pernah melebihi batas wajar.
Dalam lima tahun terakhir, inflasi pangan secara bulanan selama Ramadan dan Idulfitri selalu berada di bawah 3 persen. Meski demikian, pada tahun 2022, inflasi pangan sempat sedikit berfluktuasi. Pada April 2022, inflasi pangan mencapai 2,30 persen, kemudian turun menjadi 0,94 persen pada Mei 2022. Di tahun 2023, inflasi pangan selama Ramadan dan Idulfitri berada di level 0,29 persen.
Pola inflasi pangan mulai berubah pada tahun 2024. Ramadan yang dimulai pada tengah Maret 2024 mencatatkan inflasi pangan sebesar 2,16 persen, namun pada bulan berikutnya terjadi deflasi sebesar 0,31 persen. Di tahun 2025, inflasi pangan selama Ramadan dan Idulfitri mencapai 1,96 persen, kemudian pada April 2025 terjadi deflasi tipis sebesar 0,04 persen.
Saat ini, inflasi pangan yang tercatat di level 2,74 persen pada Desember 2025. Untuk menghadapi situasi ini, pemerintah akan mengimplementasikan dua strategi utama, yaitu menggencarkan berbagai program intervensi pangan dan memperketat pengawasan harga.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat produsen maupun Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen. Hal ini dilakukan karena stok pangan pokok strategis nasional saat ini sangat cukup.
“Stok beras saat ini mencapai 3,3 juta ton, yang merupakan jumlah tertinggi dalam sejarah. Minyak goreng juga tersedia dalam jumlah yang cukup. Ini membuat tidak ada alasan untuk kenaikan harga,” ujarnya.
Selain itu, harga daging ayam juga dibawa sesuai HAP, yaitu Rp 22 ribu-23 ribu per kilogram, meskipun HAP sebenarnya mencapai Rp 25 ribu. “Insya Allah, harga daging ayam akan naik pada Ramadan. Telur dan bawang merah juga aman, dengan stok yang cukup hingga Idulfitri,” tambah Amran optimis.
Ia meminta semua pihak untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga harga sesuai aturan yang ditentukan. Tujuannya adalah agar produsen, pedagang, dan konsumen bisa saling merasa nyaman dan bahagia, terutama selama bulan suci Ramadan.
Tinggalkan Balasan