Saldo Kas Daerah Jawa Barat Mencapai Lebih dari Rp2,2 Triliun
Saldo kas yang tercatat di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Barat hingga Jumat, 14 November 2025, mencapai lebih dari Rp2,2 triliun. Angka ini menunjukkan kondisi keuangan daerah yang cukup stabil dan mampu menyerap berbagai penerimaan serta pengeluaran secara efisien.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, menjelaskan bahwa saldo tersebut merupakan hasil dari total penerimaan daerah dikurangi dengan pengeluaran yang telah dilakukan hingga waktu tersebut. Total penerimaan yang masuk mencapai sebesar Rp329,74 miliar, yang berasal dari berbagai sumber pendapatan.
Adi menyebutkan bahwa sumber pendapatan utama adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta retribusi dan pendapatan lainnya. Dari semua sumber tersebut, PBBKB menjadi kontributor terbesar dengan nilai lebih dari Rp302 miliar. Diikuti oleh PKB sebesar Rp15,36 miliar dan BBNKB sebesar Rp11,64 miliar.
Dari sisi pengeluaran, Pemda Provinsi Jawa Barat telah mengucurkan dana sebesar Rp107,41 miliar. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pemerintahan daerah, antara lain:
- Belanja pegawai
- Belanja barang dan jasa
- Belanja modal
- Belanja hibah
- Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa
Adi menambahkan bahwa belanja modal menjadi pengeluaran terbesar dengan angka lebih dari Rp32 miliar. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Setelah memperhitungkan seluruh penerimaan dan pengeluaran, saldo RKUD Jabar hingga Jumat, 14 November 2025, pukul 17.00 WIB, tercatat sebesar Rp2.288.059.578.537. Angka ini mencerminkan kinerja keuangan yang baik dan transparan.
Menurut Adi, Pemda Provinsi Jawa Barat memastikan pengelolaan kas daerah tetap dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Tujuan dari hal ini adalah untuk menjaga stabilitas fiskal serta mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Tinggalkan Balasan