PIKIRAN RAKYAT
– Kinerja pengelolaan APBD Jawa Barat 2025 kembali mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri.
Berdasarkan catatan Kemendagri, pendapatan daerah Jabar menembus Rp 30 triliun dan PAD-nya 63 persen yakni Rp 19 triliun, sementara provinsi lain maupun kabupaten/kota lain umumnya di bawah 50 persen. Kemudian untuk komposisi belanja, belanja aparatur hanya 30, sementara pemerintah daerah lain rata-rata 40 persen, bahkan 50 persen.
Kemudian penyerapannya 38,19 persen, dan terakhir realisasi pendapatan mencapai 41,80 persen.
Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, pihaknya bersyukur karena fiskal Jawa Barat, baik dari sisi kapasitas maupun kemandirian dinilai Pemerintah Pusat salah satu yang terbaik di Indonesia.
“Kebetulan saya Sekda Provinsi Jawa Barat adalah ketua TAPD sebagai pembantu kepala daerah. Kami laporkan kinerjanya. Pendapatan daerah kita menembus Rp 30 triliun dan PAD-nya sangat signifikan, 63 persen yakni Rp 19 triliun,” katanya Kamis, 26 Juni 2025.
Menurutnya, capaian ini menjadikan Jawa Barat salah satu yang tertinggi di Indonesia karena provinsi yang lainnya, termasuk kabupaten-kota, pada umumnya PAD-nya di bawah 50 persen.
“Kemudian untuk komposisi belanja, belanja aparatur di APBD kita hanya di kisaran 30 persen sesuai dengan ketentuan. Pemerintah daerah lain rata-rata itu di 40 persen, bahkan ada yang menembus 50 persen,” tuturnya.
Sekda mengaku gembira karena saat pembukaan kegiatan retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN Jatinangor, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hasil evaluasi penyerapan APBD provinsi se-Indonesia.
“Menurut Pak Mendagri, untuk belanja ternyata yang terbaik, yang tertinggi penyerapannya adalah Pemda Provinsi Jawa Barat. 38,19 persen artinya uang di Jawa Barat bergulir dengan baik, jadi idle money-nya terbatas,” katanya.
Pengelolaan yang tepat ini, menurut Herman, menunjukkan bahwa APBD dapat menggerakkan perekonomian Jawa Barat.
“Sementara itu, realisasi pendapatan kita juga sangat baik, menembus 41,80%, salah satu yang terbaik. Ini mungkin merupakan ikhtiar kecil kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Meskipun pengelolaan fiskal sudah baik, menurutnya kini tinggal menyesuaikan arahan dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terkait kualitas belanja APBD.
“Memastikan agar setiap rupiah dari APBD ini berorientasi kepada hasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, Sekda mengajak warga Jabar untuk turut mengawasi pelaksanaan APBD Provinsi.
“Kami sangat terbuka untuk menerima masukan, saran, bahkan kritik demi Jawa Barat yang lebih baik,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan