Tanah Bumbu,Forumnusa taranews.com
Tanah Bumbu,Senin 03 Nopember 2025.DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026,dilaksanakan di Ruang Utama paripurna Gedung DPRD Tanah Bumbu.Jl.H.Amin Desa Sepunggur,Batulicin.Pada Senin (03/12/2025).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu H. Hasanuddin S.Ag.dihadiri Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan H.Eryanto Rais,SH menyampaikan jawaban Bupati Tanah Bumbu terhadap fraksi-fraksi.
Sementara kepada Fraksi PDI Perjuangan,Pemerintah Daerah menyampaikan,bahwa penurunan total belanja dari Rp3,5 triliun menjadi Rp2,75 triliun,merupakan langkah penyesuaian terhadap turunnya pendapatan daerah,khususnya dari komponen Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam menanggapi Fraksi Gerindra,Pemerintah Daerah menegaskan,komitmen untuk memperkuat pengawasan internal dengan mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan tepat waktu,tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
Sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja juga diterapkan melalui aplikasi keuangan daerah,rapat koordinasi rutin serta penerapan reward and punishment bagi perangkat daerah.
Menjawab pandangan Fraksi PKB,Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu,memaparkan sejumlah program strategis dalam mendukung swasembada pangan dan energi,di antaranya:
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Rp1,57 miliar
Penanganan kerawanan pangan Rp40 juta
Pengawasan keamanan pangan Rp127 juta
Pengembangan sarana dan prasarana pertanian Rp8,87 miliar
Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya Rp7,8 miliar lebih.
Untuk Fraksi PAN,Pemerintah Daerah sejalan dengan pandangan agar penyusunan RAPBD dilakukan secara proporsional,dengan menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah juga menegaskan,komitmennya untuk terus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyusunan anggaran.
Menanggapi Fraksi NASDEM Sejahtera,Pemkab Tanah Bumbu menjelaskan,bahwa langkah konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan,optimalisasi pajak dan retribusi serta penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan.
Terakhir,menanggapi Fraksi Golkar,Pemerintah Dearah memberikan klarifikasi,terkait perbedaan angka dalam pembahasan RAPBD.
Berdasarkan dokumen resmi,justru terjadi penurunan anggaran dari Rp3,5 triliun pada KUA-PPAS menjadi Rp2,7 triliun pada RAPBD 2026.Penurunan tersebut,merupakan penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan,bukan tambahan kegiatan atau kenaikan anggaran baru.
Bupati Tanah Bumbu mengapresiasi dan mengucapkan,terima kasih kepada seluruh anggota DPRD,khususnya para pimpinan fraksi,atas saran,pandangan dan kerja keras dalam proses pembahasan RAPBD TA 2026.
“Seluruh masukan dari fraksi menjadi bagian penting,dalam penyempurnaan kebijakan keuangan daerah agar lebih efisien,transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Eryanto Rais mewakili Bupati Tanah Bumbu.Bang@mir,FNNews.com
Tinggalkan Balasan