Kunjungan Anggota DPD RI ke Kabupaten Sumedang
Kunjungan kerja reses yang dilakukan oleh anggota DPD RI dari Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti, ke Kabupaten Sumedang menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali isu strategis pembangunan serta menyerap aspirasi masyarakat.
Dialog Terbuka dengan Pemangku Kepentingan
Dalam pertemuan tersebut, Teh Aanya diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila bersama jajaran Forkopimda, kepala OPD, dan DPRD. Forum ini menjadi tempat untuk membahas berbagai masalah utama di Sumedang, mulai dari infrastruktur hingga ketimpangan fiskal dan kualitas pendidikan serta ekonomi lokal yang masih stagnan.
Teh Aanya menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari komitmennya untuk mengunjungi seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. “Saya tidak datang dengan solusi instan, tetapi saya datang untuk mendengar. Apa yang saya bawa pulang nanti akan saya perjuangkan di tingkat pusat,” ujar Aanya Rina Casmayanti.
Pengembangan Koperasi Merah Putih dan Pendidikan Karakter
Salah satu aspirasi yang disorot adalah pengembangan Koperasi Merah Putih di Desa Mekarjaya. Program ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat, namun masih membutuhkan pendampingan dan dukungan serius dari pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan dan digitalisasi manajemen koperasi.
Selain itu, Teh Aanya juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter, penguatan SDM, dan pengurangan angka putus sekolah. “Kita tidak bisa bicara soal daya saing daerah jika kualitas hidup generasi mudanya masih rendah,” katanya.
Masalah Fiskal Sumedang
Salah satu tema yang mencuat dalam dialog adalah rendahnya kapasitas fiskal Sumedang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar 18% dari APBD, dengan porsi terbesar berasal dari rumah sakit. Selebihnya, Sumedang masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Defisit anggaran tahun 2025 mencapai Rp600 miliar, dengan kebutuhan penambahan anggaran pembangunan mencapai Rp500 miliar lagi. Pemkab Sumedang mengharapkan adanya kenaikan DAU minimal 10% dan perhatian lebih dari pusat terhadap distribusi dana pembangunan ke daerah-daerah yang masih tertinggal.
Permasalahan Fiskal di Jawa Barat
Masalah fiskal ini bukan hanya dialami Sumedang. Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Barat, Herman Hermawan, menegaskan bahwa banyak kabupaten di Jawa Barat, terutama di wilayah selatan dan tengah, mengalami defisit fiskal. “DPD RI sedang mendorong adanya kebijakan afirmatif. Jangan samakan daerah yang PAD-nya tinggi dengan yang PAD-nya rendah. Ini soal keadilan pembangunan,” tegasnya.
Potensi Ekonomi Sumedang
Di balik tantangan, Sumedang memiliki potensi besar untuk menjadi poros pertumbuhan ekonomi baru. Kepala Bappeda Sumedang, Sajidin, menyampaikan bahwa Sumedang memiliki posisi strategis karena berada di segitiga emas antara Jabodetabek, Bandung Raya, dan Cirebon Raya. Kehadiran Tol Cisumdawu juga membuka akses menuju kawasan industri strategis seperti Buah Dua–Tomo (BUTOM) dan Bandara Kertajati.
Sumedang juga termasuk dalam wilayah Rebana Metropolitan, kawasan pertumbuhan baru yang ditetapkan pemerintah. Namun, daya saing investasi Sumedang masih terkendala tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK), yang lebih tinggi dari daerah tetangga seperti Subang dan Indramayu.
Tantangan Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Dalam sektor pendidikan, Sumedang menghadapi tantangan besar. Dari total 8.803 ruang kelas, lebih dari 5.800 di antaranya mengalami kerusakan sedang hingga berat. Program Sekolah Penggerak dan Merdeka Belajar masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Sementara itu, sektor kesehatan juga menghadapi tantangan. Meski jumlah tempat tidur rumah sakit tergolong ideal, angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi. Prevalensi stunting meningkat dari 14,4% menjadi 17,1% pada 2024. “Ini alarm bagi kita semua. Pendidikan dan kesehatan tidak bisa ditawar. Jika kita ingin memiliki SDM unggul, dua sektor ini harus jadi prioritas utama,” ungkap Teh Aanya.
Harapan untuk Masa Depan Sumedang
Kunjungan kerja reses ini bukan sekadar seremonial atau pertemuan formal belaka. Teh Aanya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan momentum ini sebagai langkah awal menuju perubahan. “Kemandirian fiskal bukan tujuan akhir, tapi syarat penting agar pembangunan daerah berkelanjutan. Dengan fiskal yang kuat, Sumedang bisa menentukan arah pembangunannya sendiri, tidak bergantung semata pada pusat,” tuturnya.
Di tengah keterbatasan, Sumedang masih punya banyak peluang. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk berinovasi, keteguhan dalam memperjuangkan keadilan fiskal, dan kemauan untuk terus belajar dan berbenah. Kunjungan Teh Aanya memberi harapan bahwa suara daerah, sekecil apa pun, tetap bisa menggema hingga ke pusat pengambilan kebijakan.
Tinggalkan Balasan