Wali Kota Probolinggo Aminuddin, saat menghadiri rapat pleno di Gedung DPRD Kota Probolinggo.

Wali Kota Probolinggo Aminuddin, saat menghadiri rapat pleno di Gedung DPRD Kota Probolinggo. Foto: suarabhinneka.id

Probolinggo,forumnusantaranews.com+(Kota Probolinggo) – Pemkot Probolinggo, tahun depan (2026) bakal mengucurkan dananya dalam bentuk modal penyertaan ke Perseroan Daerah (Perseroda) Bahari Tanjung Tembaga, sebesar Rp7 miliar untuk tahap pertama.

Rencananya, perseroda atau BUMD ini akan dimodali Rp18,265 miliar, yang akan disuntikkan bertahap. Untuk 2017 sebanyak Rp9,850 miliar dan di 2028 sebesar Rp1,485 miliar. Penyertaan modal pemkot tersebut, tertuang dalam Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga.

Lalu, apakah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) akan start ditahun pertama (2026). Saat ditanya tentang hal itu, minggu lalu di Gedung DPRD Kota Probolinggo, Wali Kota Probolinggo Aminuddin belum bisa memastikan. Mengingat, ditahun pertama, ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perseroda.

Diantaranya, pembangunan infrastruktur, kantor dan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang lainnya. “Soalnya banyak kebutuhan yang harus dipenuhi perseroda. Bisa enggak dengan modal penyertaan Rp7 miliar perseroda bergerak ke bisnisnya. Makanya, kita lihat dulu,” ujar wali kota.

Baca Juga  Realisasi Anggaran Dinkes PPKB Kota Probolinggo 81,13 Persen, Ini Kendalanya

Aminuddin, memastikan perseroda akan start menjalankan bisnisnya ditahun berikutnya, yakni 2027. Karena selain ada tambahan penyertaan modal dari pemkot sebanyak Rp9,850 miliar, BUMD ini akan mengelola air Perumda (PDAM)

Pemkot tahun depan bakal membangun pipanisasi ke pelabuhan. Setelah proyek pipanisasi PDAM tersebut selesai, akan diserahkan ke Perseroda Bahari Tanjung Tembaga dalam bentuk hibah. “Kita hibahkan ke perseroda. Tapi kepemilikannya tetap pemkot,” urai Aminuddin.

Dengan demikian menurut Aminudddin, perseroda sudah punya kegiatan bisnis, yakni dalam bidang distribusi air ke pelabuhan. Perseroda tidak perlu membeli truck tangki pengangkut air, seperti PDAM, karena sudah disalurkan melalui pipanisasi ke pelabuhan.

Untuk biaya pembangunan proyek pipanisasi menelan anggaran antara Rp1,3 hingga Rp1,5 milyar. Biaya tersebut akan diakumulasikan atau ditambahkan sebagai modal perseroda. Sehingga modal perseroda tidak lagi Rp18 miliar lebih, tetapi bertambah menjadi Rp19 miliar lebih.

Lantas, bagaimana dengan kebijakan effisiensi pemerintah pusat, sehingga transfer ke daerah berkurang? Ketua DPD Partai Gerindra ini berterus terang, amat berat menghadapi hal tersebut. Apalagi sejumlah Fraksi di DPRD mempertanyakan hal sama saat pemaandangan umum pembahasan Raperdi Penyertaan Modal.

Baca Juga  Sejumlah Proyek di Kota Probolinggo Progresnya Minus, Apakah akan Diputus Kontrak?

Hanya saja menurut Aminuddin, dirinya tetap maju mempertahankan keberadaan perseroda. Mengingat, potensi ekonomi di pelabuhan amatlah besar, namun belum digali secara maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Berat memang. Disatu sisi effisiensi, Disisi lain kita kepingin meningkatkan PAD. Justru banyaknya tantangan ini menarik bagi kami,” tandasnya,

Meski banyak tenyttangam wali kota tak akan bergemin, bahkan akan memperjuamgkan keberadaan perseorda Bahari Tanjung Tembaga. Mengingat, tidak ada lagi upaya menutup kekurangan APBD hingga Rp300 miliar.

“Kami belum menemukan usaha dan upaya untuk menutupi kekurangan tersebut. Sementara ini hanya perseroda sepertinya yang bisa. Paling tidak bisa mengurangi kekurangan anggaran itu,” yakin AMinuddin.

Saat ditanya berapa kira-kira jumlah PAD yang akan diperoleh perseroda nantinya. Pemilik RSU Amanah ini belum bisa memprediksi, apalagi memastikan. Mengingat, masih banyak hal-hal yang perlus dipersiapkan agar perseroda.

Baca Juga  Pemkot Probolinggo, Komitmen tentang Transparansi Penyertaan Modal Perseroda

Tentunya tambah Amin, dalam masa awal, perseroda belum bisa menyumbangkan PAD-nya ke Pemkot. Perseroda harus membiayai dulu kebutuhannya dalam melaksanakan bisnis transportasi dan pergudangan, yang butuh dana tidak sedikit.

“Yang penting BEP (Break event Point) dulu lah. Maksudnya, kembali modal. Setelah itu, baru bisa nyumbang PAD ke pemkot. Ya, kita doakan agar bisnis perseroda lancar dan sesuai tujuannya,” tambah Amin.

Pria kelahiran Palembang Sumatra ini menyebut, belum membuka penyertaan modal atau saham dari pihak swasta. Namun, tidak menutup kemungkinan dana dari pihak swasta dan masyarakat, juga dibutuhkan, setelah oleh apresel perseroda dinyatakan layak menjual sahamnya di Bursa Saham.

“Belum waktunya. Nantilah kalau usaha bisnis perseroda berjalan lancar dan sudah punya deviden. Jangankan perusahaan swasta, masyarakat boleh membeli saham perseroda. Pasti, kami nanti akan melibatkan masyarakat dalam bisnis ini,” pungkas Aminuddin.(Sin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *