BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa masalah yang belum terselesaikan di wilayah Jabar sejak Indonesia merdeka selama 81 tahun. Ia menyoroti bahwa masalah utama yang masih ada adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan dasar.
Menurut Dedi, hingga saat ini masih ada sekitar 500 ribu rakyat Jawa Barat yang belum memiliki akses listrik. Ia mengungkapkan bahwa Jabar merupakan provinsi dengan sumber daya energi terbesar, termasuk PLTA, geotermal, dan bahkan PLTS di Cirata. Namun, pembangunan sering kali tidak memperhatikan daerah-daerah yang menjadi sumber produksi, sehingga menyebabkan penderitaan bagi warga setempat.
“PLTA ada di sini, geotermal ada di sini, bahkan di Cirata sekarang ada PLTS. Nah, pembangunan selama ini sering kali mengabaikan daerah-daerah yang menjadi sumber produksi. Sehingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan,” ujarnya saat ditemui seusai upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di kawasan Gedung Sate Kota Bandung, Senin (17/8/2026).
Selain masalah listrik, Dedi juga menyebut bahwa infrastruktur di beberapa kabupaten dan kota di Jabar masih perlu diperbaiki. Contohnya, Garut, Sukabumi, dan Cianjur yang masih memiliki infrastruktur yang kurang memadai. Ia menjelaskan bahwa banyak daerah yang harus melewati jalan-jalan berliku untuk menuju jalan besar.
“Kan, masih banyak daerah yang menuju jalan besar saja harus melewati daerah yang berliku-liku, ya,” kata Dedi.
Masalah lain yang ia soroti adalah adanya praktik perbudakan dan perilaku feodal yang masih terjadi di era modern. Ia menilai masih ada penyelenggara negara yang hidup dalam kemewahan, sedangkan rakyatnya mengalami kesulitan.
“Sifat perilaku ini bisa terjadi kepada kami penyelenggara negara hari ini. Gitu loh. Uangnya dihabisin di ruang rapat, habis puluhan juta, makannya Rp 300 ribu. Rakyatnya tidak diurus, pemimpinnya tidak bisa berbuat apapun bagi masyarakatnya. Rencananya banyak, tapi karya yang dibuat oleh masyarakatnya tidak ada,” ujarnya.
Dedi memastikan akan berupaya menyelesaikan semua masalah tersebut dalam waktu dua tahun ke depan. Dalam waktu dekat, ia akan memastikan bahwa daerah yang menjadi sumber tambang atau listrik menjadi daerah yang paling makmur. Ia juga berkomitmen untuk menghilangkan perilaku feodal.
“Sekarang sudah saya buatkan dulu tahap pertama itu Kepgub (Keputusan Gubernur). Jadi di Kepgub itu nanti diatur, misalnya di APBD 2027 Kabupaten A ini kan dapat bagi hasil tambang paling tinggi tuh, terutama galian C kalau kita kan. Itu nanti akan kita arahkan uang tambang itu nanti di desa itu bangun ini, bangun ini, bangun ini,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi. Menurutnya, birokrasi harus lebih fokus pada pelayanan publik daripada atribut-atribut formal. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak terlalu mengutamakan atribut seperti baju dinas atau tanda pangkat.
“Pakai baju biasa aja,” katanya.
