Muaro Jambi, Forumnusantaranews.com-
Pemerintah terus mendorong kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi
kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Komitmen itu dibahas dalam
Sinergitas Program Pemberian Keringanan Pokok dan Sanksi Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) Tahun 2026 yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur
Jambi, Senin (14/9/2026).
Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si. hadir dalam
kegiatan tersebut didampingi Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag, Sekda
Muaro Jambi H. Budhi Hartono, S.Sos., M.T., serta Kepala BPPRD Muaro Jambi
Arian Safutra, S.S.T.P., M.M.
Program keringanan pokok dan sanksi PKB dinilai sebagai langkah strategis
untuk memberikan ruang serta kemudahan bagi masyarakat menyelesaikan
kewajiban pajaknya. Selain meringankan beban wajib pajak, kebijakan ini
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam
membayar pajak kendaraan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, optimalisasi penerimaan pajak tidak
hanya berkaitan dengan kewajiban administrasi, tetapi juga berperan penting
dalam mendukung penguatan pendapatan daerah dan keberlanjutan pembangunan.
Oleh karena itu, masyarakat Muaro Jambi dihimbau untuk memanfaatkan program
*pemutihan* ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peningkatan kesadaran
perpajakan masyarakat akan berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas
pelayanan publik.
“Manfaatkan kesempatan keringanan ini dengan sebaik-baiknya. Kepatuhan
membayar pajak merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung
pembangunan daerah,” tegas Bupati Bambang Bayu Suseno.
Sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat menjadikan
program keringanan PKB ini sebagai momentum untuk meningkatkan kepatuhan
pajak sekaligus memperkuat fondasi pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi.
Dengan adanya keringanan ini, wajib pajak yang menunggak dapat melunasi
kewajibannya tanpa terbebani denda keterlambatan, sehingga penerimaan
daerah juga dapat terdongkrak.(*/Tat)

