Jakarta, Forumnusantaranews.com-
Gubernur Jambi Al Haris memaparkan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Jambi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik pada presentasi uji
publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik di
Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Rabu (12/11/2026).
Dalam presentasi itu, Al Haris menjelaskan berbagai langkah yang telah
dilakukan Pemprov Jambi untuk memperkuat transparansi pemerintahan
sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Di hadapan panelis yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat Rini
Purwandari, praktisi komunikasi Fadilah Astari, dan perwakilan Direktur
Eksekutif ELSAM Desiana Samosir, Al Haris menegaskan bahwa keterbukaan
informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang
akuntabel, transparan, dan adaptif.
Ia memaparkan enam langkah strategis yang telah dijalankan Pemprov Jambi.
Di antaranya, menjadikan pelayanan informasi publik sebagai Indikator
Kinerja Utama (IKU) seluruh perangkat daerah dalam RPJMD 2025–2029,
memberikan dukungan administrasi dan keuangan kepada Komisi Informasi untuk
penyelesaian sengketa informasi sejak 2013, serta melanjutkan pembangunan
jaringan internet desa.
Selain itu, Pemprov Jambi juga memperluas akses layanan informasi publik
pada perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,
memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta
meningkatkan kerja sama dengan media massa dalam penyebarluasan informasi.
Upaya tersebut sejalan dengan capaian reformasi birokrasi Provinsi Jambi.
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PANRB Nomor
B/266/RB.06/2026, indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi mencapai 81,35
dengan predikat A-.
Usai presentasi, Al Haris mengatakan keterbukaan informasi harus menjadi
komitmen seluruh badan publik agar masyarakat memperoleh informasi yang
jelas, terukur, dan transparan.
Menurutnya, keterbatasan akses informasi dapat memunculkan berbagai
persepsi, framing, hingga pro dan kontra di tengah masyarakat.
“Kami berharap informasi publik benar-benar dibuka seluas-luasnya. Jangan
sampai terjadi sumbatan informasi yang membuat masyarakat bertanya-tanya
dan membangun berbagai macam opini terhadap pemerintah,” ujar Al Haris.
Ia menilai keterbukaan informasi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk
bersikap kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui akses
informasi dan keberadaan lembaga yang berwenang, masyarakat dapat
menyampaikan laporan maupun memberikan koreksi terhadap jalannya
pemerintahan.
“Ini penting agar masyarakat bisa kritis terhadap kondisi pemerintahan
daerah. Kalau ada hal-hal yang perlu dilaporkan, kita punya lembaga. Ini
juga menjadi ajang koreksi bagi pemerintah agar semakin terbuka kepada
publik,” katanya.
Al Haris berharap seluruh perangkat daerah semakin informatif dan tidak
menutup akses terhadap informasi yang menjadi hak masyarakat. Dengan
demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus diperkuat.
Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari mengatakan
hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi
menjadi salah satu instrumen untuk mendorong seluruh organisasi perangkat
daerah (OPD) agar semakin informatif.
Menurutnya, upaya keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah provinsi, tetapi juga harus diterapkan oleh seluruh badan publik
di daerah.
Dengan komitmen kuat dari pimpinan daerah, dukungan regulasi, serta sinergi
bersama Komisi Informasi dan media, Pemprov Jambi optimistis dapat terus
meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik demi mewujudkan
pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan dipercaya
masyarakat.(*)

