ForumNusantaranews.com KOTABUMI – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Utara melayangkan kritik tajam terhadap PT Indonesia Trans Network (ITN). Perusahaan penyedia internet tersebut diduga kuat mengabaikan keselamatan pengguna jalan roda dua dan roda empat di wilayah Kotabumi akibat kelalaian teknisinya di lapangan. Ironisnya, aktivitas pemasangan kabel dan tiang tersebut diketahui belum mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah setempat.
Pernyataan keras ini disampaikan oleh Petugas Penyelenggara Perizinan sekaligus Koordinator Perizinan DPMPTSP Lampung Utara, Irawan, saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (24/8/2026).
Irawan menegaskan bahwa pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) untuk infrastruktur internet diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Kewenangan izin disesuaikan dengan kelas jalan yang digunakan oleh perusahaan.
“Kalau jalan tersebut milik pusat atau jalan negara, izinnya keluar dari pusat. Jika milik jalan provinsi, maka pihak provinsi yang menerbitkan izinnya. Tetapi, kalau menggunakan ruang milik jalan kabupaten, wajib mengurus perizinannya di Kabupaten Lampung Utara,” tegas Irawan.
Faktanya, PT ITN menabrak aturan tersebut secara terang-terangan. Irawan membeberkan bahwa sejak dirinya menjabat dari tahun 2025 lalu hingga akhir Agustus 2026 ini, tidak ada satu pun dokumen perizinan jaringan internet atas nama PT ITN yang masuk ke mejanya.
“Untuk pemasangan tiang-tiang dan kabel jaringan internet di ruas jalan kabupaten, itu tidak bisa asal pasang saja. Tindakan main pasang sepihak ini jelas melanggar aturan dan merupakan sebuah pelanggaran hukum,” cetusnya.
Mengenai sanksi konkret, Irawan memilih irit bicara dan enggan berkomentar lebih jauh. Namun, langkah taktis akan segera diambil. Pihak DPMPTSP dipastikan bakal melakukan koordinasi ketat dengan manajemen PT ITN untuk mempertanyakan legalitas dan operasional mereka.
Terkait insiden kelalaian teknisi yang berpotensi mencelakai warga, DPMPTSP akan memeriksa status pemanfaatan ruang jalan oleh perusahaan bersangkutan. Pihak dinas mengingatkan bahwa setiap korporasi wajib mematuhi standar operasional prosedur (SOP) demi mencegah potensi bahaya bagi masyarakat Lampung Utara.
“Walaupun lokasinya bukan di jalan kabupaten, mereka tetap harus tunduk pada aturan undang-undang tentang jalan lintas atau angkutan jalan. Aturan perizinan dan keselamatan jalan ini saling beririsan. Karena mereka terbukti belum memiliki izin, mereka harus segera mengurusnya sesuai kewenangan otoritas ruang jalan yang dipakai,” jelasnya.
DPMPTSP Lampung Utara memastikan akan langsung menindaklanjuti perkara ini jika titik pelanggaran berada di bawah wewenang kabupaten. PT ITN diminta kooperatif untuk segera melengkapi seluruh dokumen administrasi.
“Jika ruang milik jalan yang digunakan beririsan dengan jalan kabupaten, silakan lengkapi perizinannya sekarang juga. Jangan sampai ini menjadi blunder besar bagi pihak pelaksana di lapangan,” pungkas Irawan.(*)
