Kalangan Jambi- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapat teguran dari Komisi XI DPR RI terkait pemindahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). DPR menilai langkah tersebut dilakukan tanpa persetujuan lembaga legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang APBN 2026.
Teguran disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7).
Dalam rapat, Dolfie meminta penjelasan mengenai besaran dana SAL yang ditempatkan di Himbara. Purbaya menjelaskan bahwa pada 2025 pemerintah menempatkan sekitar Rp200 triliun. Sementara pada 2026, pemerintah memindahkan dana sebesar Rp100 triliun.
Purbaya menjelaskan pemindahan dana tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan kas (cash management). Menurutnya, dana itu hanya dipindahkan dari Bank Indonesia ke sistem perbankan dan tidak digunakan untuk kebutuhan lain.
Namun, Dolfie menegaskan bahwa aturan APBN 2026 mengharuskan setiap penempatan dana SAL memperoleh persetujuan DPR melalui rapat resmi, bukan sekadar komunikasi dengan anggota DPR secara pribadi.
Menanggapi hal itu, Purbaya mengaku akan mempelajari kembali ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan, pada 2025 pemerintah sempat berkonsultasi dengan salah satu pimpinan DPR dan memperoleh pandangan bahwa langkah tersebut dapat dilakukan.
Meski demikian, Dolfie kembali menekankan bahwa persetujuan DPR harus diberikan melalui mekanisme rapat yang disertai notulensi resmi, bukan melalui pembicaraan secara individual.
Di akhir pembahasan, Purbaya menyatakan pemindahan dana SAL dilakukan dengan tujuan menjaga stabilitas keuangan negara. Pernyataan tersebut langsung ditanggapi Dolfie yang mengingatkan bahwa niat baik saja tidak cukup jika tidak disertai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
