Jakarta, Forumnusantaranews.com-
Kementerian Agama (Kemenag) memaparkan sejumlah program strategis yang
telah menjangkau jutaan masyarakat selama dua tahun pemerintahan Presiden
Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program
tersebut menyasar berbagai sektor, mulai dari akses pendidikan,
kesejahteraan guru, pemenuhan gizi dan kesehatan siswa serta santri, hingga
pemberdayaan ekonomi umat.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan, berbagai program tersebut
merupakan kontribusi Kemenag dalam mendukung empat Asta Cita yang berkaitan
erat dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama, yaitu Asta Cita ke-3, ke-4,
ke-7, dan ke-8.
“Kalau ditanya apa yang ingin kami capai dari seluruh ikhtiar tersebut,
jawabannya sederhana dan sekali lagi ini menjadi amanah Presiden Prabowo,
yaitu kami ingin kehadiran negara melalui Kementerian Agama semakin
dirasakan masyarakat,” ujar Menag dalam Konferensi Pers Capaian Dua Tahun
Asta Cita, Senin (19/10/2026).
Salah satu capaian terbesar berada di bidang pendidikan. Sepanjang
2025-2026, Program Indonesia Pintar (PIP) tercatat menjangkau 5.216.294
siswa madrasah, sekolah pendidikan Kristen, Katolik, dan Hindu dengan total
anggaran sebesar Rp4,07 triliun.
Pada jenjang perguruan tinggi, KIP Kuliah menjangkau 289.255 mahasiswa
Pendidikan Tinggi Keagamaan baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha
dengan nilai Rp3,032 triliun. Sementara Beasiswa Indonesia Bangkit hasil
kerja sama Kemenag-LPDP juga menjangkau 3.659 penerima pada 2024-2025
dengan nilai Rp1,377 triliun.
“Di bidang pendidikan, perhatian utama kami adalah memastikan keterbatasan
ekonomi tidak memutus kesempatan anak-anak Indonesia untuk belajar,” tegas
Menag.
Kemenag juga melakukan peningkatan pendidikan keagamaan bagi umat Khonghucu
dengan membangun Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri (SETIAKIN) di Bangka
Belitung.
Di sektor kesejahteraan pendidik, pada 2025 sebanyak 452.796 guru madrasah
dan guru pendidikan agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha)
menerima tunjangan profesi senilai Rp19,148 triliun. Pada 2026, jumlah
tersebut meningkat menjadi 671.704 guru madrasah dan guru pendidikan agama
(Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha) dengan alokasi Rp25,996
triliun.
Perhatian terhadap siswa dan santri juga dilakukan melalui program Makan
Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). MBG tercatat telah
menjangkau 6.335.217 siswa dan santri, sementara CKG menjangkau 3.209.783
siswa dan santri.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengatakan, pemenuhan kebutuhan
gizi dan kesehatan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas
generasi mendatang.
“Anak-anak yang sehat dan tercukupi kebutuhan gizinya tentu memiliki
kesempatan yang lebih baik untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan
potensinya,” kata Wamenag.
Menurutnya, perluasan MBG di pesantren perlu diikuti dengan pendataan
santri yang akurat, distribusi tepat sasaran, dan kualitas makanan yang
terjaga. Pesantren juga diharapkan semakin terlibat dalam ekosistem MBG
sehingga manfaat program tidak berhenti pada pemenuhan gizi, tetapi turut
menggerakkan pemberdayaan ekonomi pesantren.
“Pesantren yang kuat harus ditopang oleh santri yang sehat, berkualitas,
dan memiliki kesempatan untuk tumbuh,” tegasnya.
Wamenag menambahkan, berbagai kebijakan dalam dua tahun terakhir
menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam memberikan perhatian terhadap
kehidupan umat beragama.
Menurutnya, perhatian tersebut juga terlihat dari penguatan kelembagaan dan
penataan sejumlah urusan keagamaan agar dapat ditangani secara lebih fokus.
“Saya ingin mengajak kita melihat bahwa itulah keseriusan Presiden dalam
memberikan perhatian terhadap umat beragama,” ujar Wamenag.
Ia menilai, penguatan kelembagaan bukan sekadar perubahan struktur
pemerintahan. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap urusan
strategis mendapat perhatian dan penanganan yang semakin optimal.
Salah satunya adalah penguatan kelembagaan pesantren melalui hadirnya
Direktorat Jenderal Pesantren. Menurut Wamenag, langkah tersebut menjadi
bagian dari upaya memperkuat tiga fungsi pesantren sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang Pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan
masyarakat.
“Penguatan Ditjen Pesantren bukan sekadar penambahan struktur di
Kementerian Agama. Yang ingin kita perkuat adalah ekosistem pesantren dan
manfaatnya bagi umat,” ujar Wamenag.
Ia menambahkan, Kementerian Agama memiliki ruang pengabdian yang luas,
mulai dari peningkatan kualitas kehidupan keagamaan, pendidikan, pesantren,
hingga pelayanan kepada umat. Seluruh ikhtiar tersebut menjadi bagian dari
kerja bersama Kementerian Agama dalam mendukung agenda pemerintahan
Presiden Prabowo.
Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin mengungkapkan di bidang
pemberdayaan ekonomi umat, pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana
sosial keagamaan lainnya tercatat mencapai Rp44,698 triliun dengan 149,954
juta catatan penerima manfaat. Aset wakaf uang juga mencapai Rp4,7 triliun
dan telah menjangkau 750 ribu penerima manfaat, antara lain melalui
beasiswa pendidikan dan inkubasi wakaf produktif.
“Bagi kami, yang penting bukan hanya berapa besar dana yang terkumpul,
melainkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” kata Sekjen Kemenag.
Program pemberdayaan juga dikembangkan melalui 267 Kampung Zakat, 287 titik
pemberdayaan ekonomi berbasis KUA yang menjangkau 2.141 penerima manfaat
pada 2025-2026, serta 25 Kota Wakaf. Selain itu juga ada pengelolaan dana
umat, sebesar Rp6,16 miliar melalui Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa
(Kristen), Rp3,17 miliar melalui Badan Dharma Dana Nasional (Hindu), dan
Rp11 miliar Dana Paramita (Buddha).
“Harapannya, masyarakat tidak hanya terbantu hari ini, tetapi juga semakin
berdaya untuk masa depan,” lanjutnya.
Sementara dalam penguatan kerukunan, Indeks Kerukunan Umat Beragama
meningkat dari 76,47 pada 2024 menjadi 77,89 pada 2025. Angka tersebut
melampaui target RPJMN 2025 sebesar 76,77.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan
mengapresiasi kiprah Kementerian Agama dalam mendorong agama hadir sebagai
kekuatan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Menurutnya, peran
tersebut antara lain terlihat dalam penguatan persatuan nasional,
pembangunan integritas, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Syahganda mengatakan, salah satu peran penting Kementerian Agama adalah
menempatkan agama sebagai kekuatan yang mempererat persatuan nasional. Di
tengah keberagaman masyarakat Indonesia, nilai-nilai agama menurutnya dapat
menjadi energi untuk menjaga kebersamaan.
“Dari Bakom, kami sangat mengapresiasi tiga hal yang saya catat tadi.
Pertama, Bapak Menteri Agama dan jajarannya telah berhasil meningkatkan
agama sebagai alat persatuan nasional,” ujar Syahganda.
Menurutnya, capaian yang dipaparkan Menteri Agama Nasaruddin Umar beserta
jajaran menunjukkan kontribusi agama dalam memperkuat kehidupan berbangsa.
Peran agama sebagai pemersatu menjadi salah satu hal yang mendapat
perhatian Bakom dalam penyampaian hasil kerja Kemenag.
Syahganda juga mengapresiasi upaya Kemenag menjadikan agama sebagai
kekuatan untuk membebaskan masyarakat dari budaya korupsi. Ia menilai
nilai-nilai agama dapat membangun kesadaran untuk hidup bersih dan menjaga
integritas.
“Yang kedua, telah berhasil menjadikan agama sebagai alat pembebasan dari
budaya korupsi,” ungkapnya.
Ia menyampaikan bahwa paparan capaian Kemenag memperlihatkan bagaimana
agama dapat meyakinkan masyarakat untuk menjauhi perilaku koruptif.
Menurutnya, upaya tersebut terus dikerjakan Menteri Agama melalui penguatan
peran agama dalam kehidupan masyarakat.
“Saya lihat tadi bagaimana agama itu bisa meyakinkan orang-orang untuk
menjadi orang yang bersih dari korupsi,” tuturnya.
Capaian ketiga yang disoroti Syahganda adalah peran Kemenag dalam
pembangunan kualitas manusia. Ia menyebut pembelajaran jarak jauh dan
beasiswa sebagai contoh program yang mendukung pengembangan sumber daya
manusia.
“Yang ketiga, agama itu ikut berperan serta dalam memajukan pembangunan
manusia dan sumber daya manusia, seperti pembelajaran jarak jauh, beasiswa,
dan lain-lain,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Syahganda menegaskan bahwa penyampaian capaian dua
tahun Asta Cita merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada
masyarakat. “Penyampaian keberhasilan ini adalah bagian dari
pertanggungjawaban pemerintahan dan keterbukaan informasi publik,” tegasnya.
Menurut Syahganda, pemerintah berkewajiban membuka informasi mengenai
pekerjaan dan hasil yang dicapai karena program-program tersebut
menggunakan anggaran yang bersumber dari masyarakat, termasuk melalui pajak.
Ia menjelaskan, kementerian dan lembaga akan menyampaikan hasil kerja dua
tahun pemerintahan melalui berbagai saluran, mulai dari pertemuan langsung
dengan wartawan, siaran pers, hingga penyampaian informasi melalui media
massa.
Selain memaparkan capaian, forum tersebut juga menjadi ruang untuk menerima
tanggapan atas pelaksanaan program pemerintah. Syahganda berharap media
dapat menyampaikan keluhan masyarakat dan persoalan yang masih membutuhkan
penanganan, termasuk yang berkaitan dengan layanan Kementerian Agama.
“Respons dari teman-teman media adalah hal yang kami harapkan untuk kami
sampaikan kepada Bapak Presiden dan pemerintah,” katanya.(*)
