Gagas “Ruang Toleransi Beragama”, Ketua PCNU Purwakarta: Rumah Ibadah Semua Agama Punya Hak yang Setara

Forumnusantaranews.com- Merawat kerukunan tidak cukup hanya dengan berbicara tentang toleransi. Kerukunan membutuhkan ruang untuk saling bertemu, berdialog, memahami perbedaan, dan mencari jalan keluar ketika terjadi persoalan di tengah masyarakat.

Semangat itulah yang hendak diperkuat melalui gagasan “Ruang Toleransi Beragama” yang disampaikan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Purwakarta, KH. Ahmad Anwar Nasihin.

Gagasan tersebut menempatkan keberagaman sebagai bagian penting dari kehidupan bersama masyarakat Purwakarta. Rumah ibadah, menurut gagasan ini, bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga simbol hadirnya kehidupan beragama yang damai, tertib, dan saling menghormati.

“Setiap rumah ibadah, baik masjid, gereja, pura, vihara, maupun klenteng, memiliki hak yang sama sebagai ruang suci bagi warga negara Indonesia. Dalam konteks konstitusi dan kemanusiaan, tidak ada istilah mayoritas yang boleh menindas minoritas. Semua warga negara memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya,” ujar KH. Anwar Nasihin, Rabu 23 September 2026.

Prinsip kebebasan beragama memang merupakan bagian dari kerangka hukum Indonesia. PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menyebut bahwa hak beragama merupakan hak asasi manusia dan negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pada saat yang sama, pendirian rumah ibadah tetap harus mengikuti ketentuan administratif dan mekanisme yang berlaku.

Bagi KH. Anwar, toleransi tidak boleh berhenti sebagai slogan. Toleransi harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat menghadapi persoalan yang berkaitan dengan rumah ibadah.

“Purwakarta adalah rumah kita bersama. Ketika ada persoalan berkaitan dengan rumah ibadah, jangan sampai perbedaan berubah menjadi permusuhan. Kita harus hadir untuk mencari jalan keluar yang adil, dialogis, dan sesuai dengan aturan,” tuturnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendekatan penyelesaian persoalan rumah ibadah yang menempatkan dialog, musyawarah, ketertiban, dan kerukunan sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kementerian Agama juga menjelaskan bahwa regulasi rumah ibadah dimaksudkan untuk memberikan kepastian sekaligus menjaga kehidupan beragama agar berlangsung tertib dan rukun.

Konsep “Ruang Toleransi Beragama” tidak hanya berbicara mengenai izin atau bangunan rumah ibadah. Lebih jauh, gagasan tersebut menyentuh ruang sosial dan psikologis masyarakat.

Ketika muncul perbedaan pandangan, masyarakat membutuhkan ruang perjumpaan. Di sanalah tokoh agama, pemerintah, FKUB, pengurus rumah ibadah, tokoh masyarakat, serta warga dapat duduk bersama dan mencari solusi.

“Kami mengedepankan musyawarah. Kalau ada warga yang merasa terganggu atau ada pengurus rumah ibadah yang membutuhkan pendampingan, mari kita duduk bersama. Jangan langsung saling menyalahkan. Kita cari solusi yang tidak mencederai hak beribadah dan tetap menghormati aturan,” katanya.

Pendekatan dialogis tersebut menjadi penting karena persoalan rumah ibadah sering kali memiliki dimensi sosial yang kompleks. Penyelesaian tidak hanya membutuhkan aspek hukum, tetapi juga komunikasi dan kepercayaan antarmasyarakat.

Semangat tersebut juga membuka ruang sinergi antara PCNU, FKUB, pemerintah daerah, tokoh agama, dan berbagai organisasi kemasyarakatan.

Dalam praktiknya, kerja bersama dapat diwujudkan melalui dialog lintas agama, pendampingan masyarakat, pengamanan kegiatan keagamaan, serta edukasi mengenai aturan pendirian dan penggunaan rumah ibadah.

PCNU Purwakarta juga memiliki pengalaman mendorong kader dan warga Nahdliyin agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang berpotensi memecah persatuan. Dalam arahan terbarunya pada September 2026, KH. Anwar Nasihin menekankan pentingnya soliditas, sikap tawasuth dan tawazun, serta fokus pada kemaslahatan masyarakat.

Semangat tersebut dapat menjadi modal sosial untuk memperluas ruang perjumpaan lintas iman di Purwakarta.

Pada akhirnya, gagasan “Ruang Toleransi Beragama” mengajak masyarakat melihat rumah ibadah bukan sebagai batas pemisah, melainkan sebagai bagian dari kehidupan bersama.

Masjid menjadi tempat umat Islam beribadah. Gereja menjadi tempat umat Kristiani berdoa. Pura menjadi tempat umat Hindu bersembahyang. Vihara menjadi tempat umat Buddha menjalankan ibadah. Klenteng menjadi tempat umat Khonghucu menjalankan keyakinannya.

Semua memiliki fungsi keagamaan masing-masing, namun seluruh umat tetap hidup dalam satu ruang kebangsaan Indonesia.

“Menjaga keamanan dan ketenangan rumah ibadah saudara kita adalah bagian dari menjaga persaudaraan dan kecintaan kepada Indonesia. Mari kita biarkan rumah-rumah ibadah menjadi mercusuar kedamaian, bukan sumber pertentangan. Kita berbeda dalam iman, tetapi tetap satu sebagai warga bangsa,” pungkas KH. Anwar Nasihin.

Dari Purwakarta, pesan itu menemukan makna sederhana: toleransi bukan sekadar membiarkan orang lain berbeda, tetapi memberi ruang agar setiap orang dapat hidup, beribadah, dan bermartabat dalam kebersamaan.

Purwakarta Istimewa bukan karena semua orang harus sama, tetapi karena perbedaan dapat dirawat menjadi persaudaraan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *