Jambi, Forumnusantaranews.com-
Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H menyampaikan jawaban dan tanggapan resmi Pemerintah Provinsi Jambi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Penyampaian dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (14/7/2026).
Dalam penjelasannya, Gubernur Al Haris mengapresiasi capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP ke-14 kali berturut-turut yang diraih Provinsi Jambi.
“Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan DPRD. Semoga menjadi semangat kita untuk terus bekerja lebih baik lagi dalam tata kelola keuangan daerah,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris menegaskan komitmen Pemprov Jambi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat penyelesaian rekomendasi audit demi kesejahteraan masyarakat.
“Melalui mekanisme pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan secara berkala bersama BPK RI, perkembangan penyelesaian rekomendasi yang telah memenuhi kriteria dapat dinyatakan selesai. Sedangkan rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian terus didorong percepatannya melalui koordinasi dan pembinaan kepada perangkat daerah terkait,” jelas Gubernur.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Jambi akan terus memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP, meningkatkan manajemen risiko, memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik.
Menjawab catatan fraksi terkait pendapatan, Gubernur Al Haris menjelaskan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp4,30 triliun dari target Rp4,44 triliun atau 96,99%.
“Ketidaktercapaian target dipengaruhi penerapan pajak opsen dan relaksasi PKB sesuai SE Mendagri, serta tidak tersalurnya Dana Bagi Hasil Pajak sesuai Perpres 118/2025,” tegasnya.
Gubernur menyebut Pemprov akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan penerimaan daerah tahun anggaran berjalan.(Nic/Tat)
Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H menyampaikan jawaban dan tanggapan resmi Pemerintah Provinsi Jambi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Penyampaian dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (14/7/2026).
Dalam penjelasannya, Gubernur Al Haris mengapresiasi capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP ke-14 kali berturut-turut yang diraih Provinsi Jambi.
“Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan DPRD. Semoga menjadi semangat kita untuk terus bekerja lebih baik lagi dalam tata kelola keuangan daerah,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris menegaskan komitmen Pemprov Jambi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat penyelesaian rekomendasi audit demi kesejahteraan masyarakat.
“Melalui mekanisme pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan secara berkala bersama BPK RI, perkembangan penyelesaian rekomendasi yang telah memenuhi kriteria dapat dinyatakan selesai. Sedangkan rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian terus didorong percepatannya melalui koordinasi dan pembinaan kepada perangkat daerah terkait,” jelas Gubernur.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Jambi akan terus memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP, meningkatkan manajemen risiko, memperbaiki tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik.
Menjawab catatan fraksi terkait pendapatan, Gubernur Al Haris menjelaskan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 sebesar Rp4,30 triliun dari target Rp4,44 triliun atau 96,99%.
“Ketidaktercapaian target dipengaruhi penerapan pajak opsen dan relaksasi PKB sesuai SE Mendagri, serta tidak tersalurnya Dana Bagi Hasil Pajak sesuai Perpres 118/2025,” tegasnya.
Gubernur menyebut Pemprov akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan penerimaan daerah tahun anggaran berjalan.(Nic/Tat)
Tinggalkan Balasan