, PADANG – Belasan tahun menjadi guru honorer dengan penghasilan minim dilalui Desi Nilawati dan Febriyenti sebelum akhirnya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Status aparatur sipil negara (ASN) mengubah kehidupan mereka. Namun, ketika kesejahteraan mulai membaik, kekhawatiran baru muncul: bagaimana nasib penghasilan mereka jika skema penggajian PPPK dialihkan dari daerah ke pemerintah pusat?
Desi dan Febriyenti merupakan guru di SDN 13 Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat.
Keduanya menggambarkan panjangnya perjalanan guru honorer untuk memperoleh kepastian status dan pendapatan.
Febriyenti, 51 tahun, mulai mengajar sebagai guru honorer pada Januari 2007.
Ketika itu, penghasilannya hanya Rp100.000 per bulan dan dibayarkan setiap tiga bulan.
Untuk menopang kebutuhan keluarga, ia sempat berjualan es ketan selama empat tahun.
Suaminya yang bekerja sebagai sopir angkutan kota menjadi sumber utama pendapatan keluarga.
“Januari 2007, saya mulai honor. Waktu awal-awal honor itu, penghasilan cuma Rp100.000 per bulan. Itu pun dibayarkan sekali dalam tiga bulan,” kata Febriyenti saat dibincangi Kompas.com belum lama ini.
Kondisi ekonomi bahkan membuat Febriyenti sempat berpikir untuk berhenti mengajar.
Ia kesulitan mencari orang yang dapat menjaga anak-anaknya. Kepala sekolah kemudian menawarkan solusi agar keluarganya tinggal di rumah dinas guru di lingkungan sekolah.
“Waktu itu kepala sekolah melarang berhenti dan memberikan solusi agar kami sekeluarga tinggal di rumah dinas guru di lingkungan sekolah. Di sanalah kami bertahan, sampai anak saya berumur 13 tahun baru kami pindah ke rumah sendiri,” tuturnya.
Pendapatan Meningkat
Hampir dua dekade setelah pertama kali mengajar, kesempatan itu datang. Febriyenti lulus seleksi PPPK gelombang pertama pada 2022.
Jalan panjang juga ditempuh Desi. Ia mulai mengabdi di SDN 13 Surau Gadang pada 2017.
Dua tahun pertama, ia bekerja sebagai tenaga kependidikan dan operator sekolah sebelum beralih menjadi guru tidak tetap.
Peralihan status itu justru membuat masa kerjanya kembali dihitung dari awal.
“Waktu jadi operator dan TU, gajinya kecil sekali. Saat ingin berpindah status jadi Guru Tidak Tetap (GTT) agar bisa diusulkan mendapat gaji dari BOS Daerah (BOSDA), hitungan masa kerja saya diulang lagi dari nol. Harus menunggu dua tahun lagi,” ujar Desi.
Untuk memenuhi kualifikasi mengajar, Desi kembali menempuh pendidikan di Universitas Terbuka dengan biaya sendiri.
Ia sempat gagal dalam seleksi CPNS dan PPPK sebelum akhirnya diangkat sebagai PPPK penuh waktu pada 2024.
Perubahan pendapatan kemudian terasa nyata. Sebagai PPPK Golongan IX dengan kualifikasi S1, Desi menerima gaji pokok sekitar Rp3,2 juta.
Setelah ditambah tunjangan keluarga, beras, dan fungsional, pendapatannya sekitar Rp4 juta per bulan.
Setelah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memperoleh sertifikat pendidik pada akhir 2025, ia mulai menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada 2026.
“Kalau dibandingkan masa honorer dulu, jauh sekali bedanya. Dulu gaji tidak sampai Rp1 juta, sementara biaya hidup dan kebutuhan anak sekolah sangat besar,” kata Desi.
Febriyenti juga merasakan peningkatan kesejahteraan. Setelah memperoleh status PPPK dan mengikuti PPG, pendapatan bersih dari gaji dan tunjangan sertifikasi kini lebih dari Rp7 juta per bulan.
“Alhamdulillah, penghasilan yang diterima sekarang sangat mencukupi untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak,” ujarnya.
Kekhawatiran Baru
Namun, status PPPK belum sepenuhnya menghapus rasa tidak aman. Desi menyoroti perbedaan dengan PNS yang memiliki kepastian masa kerja hingga pensiun dan manfaat pensiun bulanan.
“Sesuai aturan, kontrak kami per lima tahun. Ada rasa khawatir bagaimana proses pembaruannya nanti,” katanya.
Kekhawatiran itu kini bertambah dengan wacana pengalihan pengelolaan dan penganggaran gaji PPPK dari APBD ke APBN melalui pemerintah pusat. Rencana tersebut mencuat ketika sejumlah daerah menghadapi tekanan fiskal.
Bagi Febriyenti, pengelolaan melalui APBN justru dapat menjadi peluang memperkuat kesejahteraan guru.
“Menurut saya, kalau dikelola langsung oleh kementerian lewat APBN, itu malah lebih bagus. Negara punya kapasitas fiskal yang lebih besar. Pemerintah pusat tentu tidak akan mengecewakan guru-guru yang sudah merintis karier dari bawah,” ujarnya.
Sebaliknya, Desi khawatir perubahan skema berdampak pada gaji dan tunjangan yang selama ini diterima.
“Jujur ada rasa sedih dan cemas kalau seandainya alih kelola ini justru membuat nominal gaji atau tunjangan kami berkurang. Kebutuhan hidup sekarang sangat mahal. Uang Rp100.000 ke pasar sekarang hanya dapat cabai satu kilo dan minyak goreng,” tutur Desi.
Setelah bertahun-tahun menunggu, ia berharap perubahan kebijakan tidak menghapus hasil dari perjuangan para guru honorer.
“Jangan sampai perubahan aturan atau pemindahan kewenangan ini merugikan perjuangan guru. Kami sudah menunggu bertahun-tahun untuk sampai di titik ini. Yang kami harapkan hanya kepastian dan perlakuan yang adil,” pungkasnya.
Wajib Seleksi CPNS
Pemerintah membuka peluang bagi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk beralih menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai 2027.
Namun, perubahan status tersebut tidak diberikan secara otomatis karena guru tetap harus mengikuti proses seleksi seperti peserta CPNS lainnya.
Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari menegaskan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan status dan jenjang karier guru secara nasional.
“Guru berstatus P3K akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi calon pegawai negeri sipil guru dengan proses yang dimulai pada awal 2027. Mekanismenya adalah melalui seleksi, bukan peningkatan otomatis,” kata Qodari melalui akun Instagram resmi @bakom.ri, Selasa (1/9/2025).
Qodari menjelaskan, seluruh guru PPPK yang berminat menjadi CPNS harus mengikuti tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, guru yang tidak berhasil lolos tidak kehilangan status kepegawaiannya dan tetap menjadi PPPK.
Menurut dia, pemerintah ingin memastikan penataan guru berjalan dalam satu kerangka nasional yang memberikan kejelasan mengenai status sekaligus jenjang karier.
“Setiap langkah yang memperkuat posisi guru sejatinya merupakan investasi bagi masa depan anak-anak kita,” ujar Qodari.
Sementara itu, pemerintah menerapkan skema berbeda bagi guru PPPK paruh waktu. Kelompok ini akan beralih menjadi PPPK penuh waktu pada 2027 tanpa melalui tes.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti sebelumnya memastikan perubahan status tersebut berlangsung otomatis. Pernyataan itu disampaikan di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
“Otomatis (jadi penuh waktu) enggak ada tes,” kata Mu’ti.
Setelah menjadi PPPK penuh waktu, guru yang ingin melanjutkan status menjadi PNS tetap harus mengikuti seleksi.
Mu’ti menegaskan, kesempatan tersebut terbuka bagi guru PPPK maupun masyarakat umum yang memenuhi persyaratan.
“Bagi yang memenuhi syarat dan berminat untuk menjadi PNS nanti akan dibuka peluang untuk mengikuti PNS melalui jalur tes. Jadi semuanya yang ingin menjadi PNS dari P3K maupun dari luar P3K melalui jalur tes,” jelasnya. (Kompas.com)
