ForumNusantaranews.com Bandar Lampung — Ketua Umum Integrity Media Forum (IMF), Indra Segalo Galo, menyoroti informasi yang beredar terkait dugaan penggerebekan terhadap dua anggota DPRD Kota Bandar Lampung berinisial SN dan EH di Hotel Radisson Bandar Lampung.
Informasi mengenai dugaan tersebut menjadi perhatian publik karena SN dan EH disebut merupakan anggota DPRD yang berasal dari partai politik berbeda, yakni Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PAN.
IMF menilai, apabila informasi tersebut benar dan setelah melalui proses verifikasi dapat dibuktikan, persoalan ini bukan lagi sekadar urusan pribadi. Status sebagai wakil rakyat membawa konsekuensi etik dan moral yang melekat pada jabatan serta dapat berdampak terhadap citra lembaga DPRD dan partai politik yang menaungi.
“Kalau benar terjadi sebagaimana informasi yang beredar, ini bukan persoalan sederhana. Masyarakat memilih mereka untuk menjadi wakil rakyat. Ada amanah, kehormatan jabatan dan nama baik institusi yang harus dijaga,” tegas Indra Segalo Galo.
Menurut Indra, dugaan perilaku yang bertentangan dengan norma kepatutan, apabila terbukti, berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat. Terlebih, anggota DPRD merupakan figur publik yang semestinya mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menjadi contoh di tengah masyarakat.
“Jangan sampai suara rakyat yang diperoleh melalui proses demokrasi justru dibalas dengan perilaku yang menimbulkan kontroversi dan mencoreng marwah lembaga. Kalau dugaan itu terbukti, tentu harus ada evaluasi etik dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
IMF juga meminta partai politik tempat SN dan EH bernaung tidak bersikap pasif terhadap informasi yang telah menjadi perhatian publik.
Indra mendorong PDI Perjuangan dan PAN, serta pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung, melakukan klarifikasi secara proporsional apabila informasi tersebut memang berkaitan dengan kader atau anggotanya.
“Partai jangan hanya hadir ketika membutuhkan suara rakyat. Ketika ada kader yang menjadi sorotan publik, partai juga harus menunjukkan sikap dan tanggung jawab. Klarifikasi penting agar masyarakat tidak terus berada dalam ruang spekulasi,” kata Indra.
Namun demikian, IMF menegaskan tidak ingin melakukan penghakiman terhadap SN dan EH. Dugaan tersebut harus dibuktikan berdasarkan fakta, bukan sekadar kabar yang beredar.
“Kalau tidak benar, kami persilakan SN dan EH memberikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab. Tetapi apabila benar, jangan sampai persoalan ini ditutup-tutupi. Publik berhak mengetahui bagaimana sikap lembaga dan partai terhadap dugaan pelanggaran etika yang melibatkan wakil rakyat,” tegasnya.
IMF juga meminta pihak Hotel Radisson memberikan keterangan apabila memang diperlukan dalam rangka memastikan kronologi peristiwa, dengan tetap menghormati privasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Intinya, IMF tidak menghakimi. Kami meminta transparansi, klarifikasi dan kepastian fakta. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya nama pribadi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap DPRD dan partai politik,” pungkas Indra.(TIM)
