JAKARTA, – Indonesia dan China tengah menjajaki kerja sama pemanfaatan dan alih teknologi untuk pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan padat penduduk.
Namun, teknologi yang akan digunakan belum ditentukan. Pemerintah China terlebih dahulu akan mempelajari kondisi lahan dan regulasi yang berlaku di Indonesia sebelum menentukan teknologi yang paling sesuai.
Hal tersebut dibahas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat bertemu dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia Wang Lutong di Kediaman Duta Besar RRT, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan kerja sama di bidang perumahan yang telah dilakukan kedua pihak sekitar dua bulan sebelumnya.
Salah satu fokus kerja sama adalah pengembangan teknologi pembangunan rusun di kawasan padat penduduk yang aman, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat.
Ara mengatakan, kerja sama dengan China akan dibangun berdasarkan prinsip saling percaya, saling menguntungkan, serta memberikan dampak positif bagi kedua negara.
“Ini kita tindak lanjuti pertemuan sekitar dua bulan lalu. Kita membicarakan kerja sama di bidang perumahan dengan prinsip saling percaya, saling menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi kedua negara,” ujar dia.
Menurutnya, kondisi lahan dan regulasi menjadi hal yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum teknologi pembangunan rusun ditentukan.
Dengan demikian, teknologi yang nantinya digunakan akan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pembangunan di Indonesia.
“Sesudah pihak China mempelajari lahan dan regulasi, baru kita tentukan teknologi apa yang cocok,” katanya.
Kerja sama tersebut tidak hanya diarahkan pada pemanfaatan teknologi dari China.
Kementerian PKP juga mendorong agar pengembangan perumahan memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian Indonesia.
Produk dan Tenaga Kerja Lokal Jadi Prioritas
Ara meminta produk dan tenaga kerja Indonesia diprioritaskan apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja sama.
“Kalau ada produk-produk dari Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi, akan didahulukan produk Indonesia. Begitu juga dengan tenaga kerja,” ujarnya.
Untuk mempercepat pembahasan, kedua pihak sepakat membentuk tim bersama.
Tim tersebut akan membahas berbagai aspek kerja sama, mulai dari regulasi, lahan, teknologi hingga skema pelaksanaan pembangunan.
Dari Kementerian PKP, tim antara lain melibatkan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Tim bersama selanjutnya akan melakukan survei terhadap lokasi lahan yang berpotensi dikembangkan untuk pembangunan rusun.
Hasil pembahasan dan survei tersebut akan dilaporkan kepada Menteri PKP dan Duta Besar RRT pada akhir September 2026.
Sementara itu, Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan Indonesia di bidang perumahan.
Salah satu bentuk kerja sama yang akan didorong adalah pertukaran pengalaman dan teknologi dalam pengelolaan serta pembangunan perumahan.
Melalui kerja sama tersebut, pengembangan teknologi dan pengalaman dari kedua negara diharapkan dapat mendukung penyediaan hunian yang aman, layak, dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya di kawasan padat penduduk.
