— Empat hari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cilacap, iuran untuk kebutuhan tunjangan hari raya (THR) Forkopimda ternyata masih ditagih kepada sejumlah pejabat.
Fakta itu terungkap dalam persidangan perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya dengan terdakwa Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman dan mantan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (1/9/2026).
Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Rosana Irawati tersebut menghadirkan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai saksi.
Menariknya, dalam keterangan saksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Pertanian, pengumpulan iuran THR yang mereka ketahui tidak disebut berasal dari perintah langsung Syamsul Auliya Rachman.
Salah satu saksi, Budi Kuspriyanto, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, mengungkap adanya target iuran untuk keperluan THR Forkopimda.
Baca selengkapnya
