KPK periksa 4 saksi, dalami mekanisme dan dugaan pemotongan upah pungut di Bappenda Bogor

jabar., KABUPATEN BOGOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mekanisme upah pungut di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pendalaman itu dilakukan penyidik saat memeriksa empat saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Empat saksi yang diperiksa pada Senin 31 Agustus 2026 tersebut ialah Kepala Bappenda Kabupaten Bogor Adi Mulyadi, Kepala Subbagian Keuangan Bappenda Kabupaten Bogor berinisial RS, ASN Bappenda Kabupaten Bogor berinisial GS, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor Yunita Mustika Putri.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan para saksi didalami mengenai pengetahuan mereka terkait proses dan mekanisme pemungutan upah pungut yang dilakukan Bappenda Kabupaten Bogor.

“Penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan para saksi berkaitan dengan proses atau mekanisme untuk pemungutan upah pungut yang dilakukan oleh Bappenda Kabupaten Bogor,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. 

KPK Dalami Dugaan Pemotongan Upah Pungut

Selain mekanisme pemungutan, penyidik KPK mendalami dugaan pemotongan upah pungut yang seharusnya diterima oleh ASN di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor.

Menurut Budi, pemotongan tersebut diduga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di lingkungan Pemkab Bogor.

“Keempat saksi didalami terkait dengan dugaan pemotongan upah pungut yang seharusnya diterima oleh ASN Bappenda Kabupaten Bogor oleh pihak-pihak tertentu di lingkungan Pemkab Bogor,” ujarnya.

Budi mengatakan keterangan dari keempat saksi akan digunakan penyidik untuk saling mengonfirmasi dan melengkapi informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

“Keterangan dari para saksi ini kemudian saling mengonfirmasi sekaligus melengkapi, termasuk juga informasi-informasi awal yang didapatkan pada tahap penyelidikan,” katanya.

KPK Amankan Uang Rp1,5 Miliar

Kasus tersebut mencuat setelah beredar informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Bogor pada 20 Agustus 2026.

Sehari setelahnya, yakni 21 Agustus 2026, KPK mengungkapkan telah mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp1,5 miliar dalam penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor.

Penyelidikan itu kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) umum terkait dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemkab Bogor.

KPK menduga penerimaan uang tersebut berkaitan dengan pemotongan upah pungut di Bappenda Kabupaten Bogor.

Dalam perkara tersebut, KPK belum menetapkan pihak mana pun sebagai tersangka.

KPK Juga Usut Pengadaan Barang dan Jasa

Selain perkara dugaan pemotongan upah pungut, KPK juga mengungkapkan tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Penyidikan perkara tersebut juga menggunakan sprindik umum dan hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk mendalami kedua perkara tersebut, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Bogor.

Pada 27 Agustus 2026, penyidik KPK menggeledah kantor Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor.

Sehari kemudian, 28 Agustus 2026, penggeledahan dilanjutkan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KPK masih melakukan pendalaman terhadap kedua perkara tersebut, termasuk memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat perkara menjadi terang. (antara/jpnn) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *