Pemerintah Indonesia dan China kembali membahas penguatan kerja sama sektor perumahan.
Salah satu fokus yang menjadi perhatian kedua negara adalah pemanfaatan teknologi dalam pembangunan rumah susun (rusun), terutama untuk memenuhi kebutuhan hunian di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.
Pembahasan tersebut dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ketika bertemu Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia Wang Lutong di Kediaman Duta Besar RRT, Jakarta.
Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari pembicaraan yang telah dilakukan kedua pihak sekitar dua bulan sebelumnya.
Dalam pertemuan terbaru, Indonesia dan China mengeksplorasi sejumlah peluang kolaborasi di sektor perumahan.
Salah satunya berkaitan dengan pemanfaatan sekaligus alih teknologi untuk membangun rusun yang memenuhi aspek keamanan dan tetap dapat dijangkau masyarakat.
Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan bahwa kerja sama tersebut akan dilaksanakan dengan mengedepankan hubungan yang saling menguntungkan bagi Indonesia maupun China.
“Ini kita tindak lanjuti pertemuan sekitar dua bulan lalu. Kita membicarakan kerja sama di bidang perumahan dengan prinsip saling percaya, saling menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi kedua negara,” ujar Ara dikutip dari keterangan resmi, Kamis (10/09/2026).
Teknologi Rusun China
Menurut Maruarar, teknologi yang nantinya diterapkan dalam pembangunan rusun tidak akan langsung ditentukan tanpa melihat karakteristik di Indonesia. Teknologi tersebut harus disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan serta kondisi di lapangan.
Karena itu, pihak China akan melakukan kajian terhadap kondisi lahan dan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia sebelum menentukan teknologi pembangunan yang akan digunakan.
Hasil kajian tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi kedua pihak untuk memilih teknologi yang paling tepat.
“Sesudah pihak Tiongkok mempelajari lahan dan regulasi, baru kita tentukan teknologi apa yang cocok,” kata Maruarar.
Selain mendukung penyediaan hunian, kerja sama tersebut diharapkan turut memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan tenaga kerja di dalam negeri.
Kementerian PKP mendorong agar pelaksanaan proyek nantinya melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menggunakan produk dalam negeri yang memenuhi persyaratan, serta mengutamakan tenaga kerja Indonesia.
“Kalau ada produk-produk dari Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi, akan didahulukan produk Indonesia. Begitu juga dengan tenaga kerja,” ujarnya.
Maruarar berharap kolaborasi dengan China dapat membantu Indonesia menyediakan hunian yang aman, layak, dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal di kawasan perkotaan.
Indonesia-China Bentuk Tim Bersama
Sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pembahasan, pemerintah Indonesia dan China sepakat membentuk tim bersama.
Tim tersebut akan mengkaji berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan kerja sama, termasuk aspek regulasi, kesiapan lahan, pilihan teknologi, hingga mekanisme pembangunan rusun.
Dari pihak Kementerian PKP, tim akan melibatkan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Resiko Roberia, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Tim gabungan tersebut selanjutnya akan melakukan pembahasan teknis sekaligus survei terhadap sejumlah lokasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan rusun.
Seluruh hasil pembahasan dan survei akan menjadi bahan evaluasi sebelum kerja sama masuk ke tahap berikutnya.
Rencananya, hasil kerja tim akan disampaikan kepada Menteri PKP dan Duta Besar RRT pada akhir September 2026.
Penggunaan Tenaga Kerja Lokal
Ara meminta produk dan tenaga kerja Indonesia dapat diprioritaskan apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja sama.
“Kalau ada produk-produk dari Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi, akan didahulukan produk Indonesia. Begitu juga dengan tenaga kerja,” ujarnya.
Untuk mempercepat pembahasan, Indonesia dan Tiongkok sepakat membentuk tim bersama.
Tim tersebut akan membahas berbagai aspek kerja sama, mulai dari regulasi, kondisi lahan, teknologi hingga skema pelaksanaan pembangunan.
(Tim penulis: Aisyah Sekar Ayu Maharani, Suhaela Bahfein, Hilda B Alexander)
Artikel ini juga bersumber dari pemberitaan di sebelumnya berjudul:
