Jambi Forumnusantaranews.com-
Aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Jambi menyuarakan dukungan agar Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap dilanjutkan. Massa menilai program tersebut memberi manfaat besar bagi pemenuhan gizi anak-anak dan sangat membantu keluarga kurang mampu.
Aksi digelar di kantor DPRD Provinsi Jambi, Jumat (19/6/2026). Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata membacakan substansi tuntutan Aliansi Masyarakat Jambi terkait MBG.
Menurut Ivan, tuntutan aliansi tidak bertentangan dengan tujuan DPRD dan pemerintah daerah. Justru sejalan untuk memastikan MBG tetap berjalan, berkualitas, dan tepat sasaran.
Ivan menegaskan sikap DPRD terhadap aspirasi masyarakat harus akomodatif dan persuasif, bukan defensif.
“Kami mengapresiasi perhatian dan aspirasi Aliansi Masyarakat Jambi terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Pada prinsipnya DPRD Provinsi Jambi memiliki komitmen yang sama, yaitu memastikan program ini tetap berjalan, tepat sasaran, berkualitas, dan bebas dari penyimpangan,” ujar Ivan Wirata.
DPRD mendukung keberlanjutan MBG karena program ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Sasaran utamanya pemenuhan gizi anak sekolah, PAUD, ibu hamil, dan kelompok rentan.
Politisi Gerindra sependapat jika ada kekurangan dalam pelaksanaan, maka yang diperbaiki adalah tata kelola, pengawasan, dan kualitas pelaksanaan, bukan menghentikan program.
“Kami sependapat apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan maka harus diperbaiki tata kelolanya, pengawasannya, dan kualitas pelaksanaannya, bukan menghentikan manfaat yang diterima masyarakat,” tegasnya.
Terkait anggaran, Ivan menjelaskan alokasi yang menjadi kewenangan daerah akan dikawal agar digunakan efektif, transparan, dan akuntabel. Pendanaan utama MBG merupakan kewenangan pemerintah pusat dan akan dikomunikasikan DPRD.
DPRD juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan MBG. Ivan menyatakan DPRD siap turun ke lapangan melakukan monitoring bersama dan menerima laporan masyarakat bila ditemukan kendala.
“Kualitas gizi, kebersihan, dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi standar gizi yang diterima anak-anak Indonesia,” ujarnya.
Ivan menutup dengan menegaskan prinsip DPRD Provinsi Jambi terhadap MBG. Program harus jalan, manfaat sampai ke rakyat, dan pengolahan harus bersih.
“Kami mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis, tetapi kami juga mendukung penuh pengawasan yang ketat. Prinsip kami sederhana: programnya harus jalan, manfaatnya harus sampai kepada rakyat, dan pengolahannya harus bersih,” pungkas Ivan.(Tat/Nic)
Aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Jambi menyuarakan dukungan agar Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap dilanjutkan. Massa menilai program tersebut memberi manfaat besar bagi pemenuhan gizi anak-anak dan sangat membantu keluarga kurang mampu.
Aksi digelar di kantor DPRD Provinsi Jambi, Jumat (19/6/2026). Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata membacakan substansi tuntutan Aliansi Masyarakat Jambi terkait MBG.
Menurut Ivan, tuntutan aliansi tidak bertentangan dengan tujuan DPRD dan pemerintah daerah. Justru sejalan untuk memastikan MBG tetap berjalan, berkualitas, dan tepat sasaran.
Ivan menegaskan sikap DPRD terhadap aspirasi masyarakat harus akomodatif dan persuasif, bukan defensif.
“Kami mengapresiasi perhatian dan aspirasi Aliansi Masyarakat Jambi terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Pada prinsipnya DPRD Provinsi Jambi memiliki komitmen yang sama, yaitu memastikan program ini tetap berjalan, tepat sasaran, berkualitas, dan bebas dari penyimpangan,” ujar Ivan Wirata.
DPRD mendukung keberlanjutan MBG karena program ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Sasaran utamanya pemenuhan gizi anak sekolah, PAUD, ibu hamil, dan kelompok rentan.
Politisi Gerindra sependapat jika ada kekurangan dalam pelaksanaan, maka yang diperbaiki adalah tata kelola, pengawasan, dan kualitas pelaksanaan, bukan menghentikan program.
“Kami sependapat apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan maka harus diperbaiki tata kelolanya, pengawasannya, dan kualitas pelaksanaannya, bukan menghentikan manfaat yang diterima masyarakat,” tegasnya.
Terkait anggaran, Ivan menjelaskan alokasi yang menjadi kewenangan daerah akan dikawal agar digunakan efektif, transparan, dan akuntabel. Pendanaan utama MBG merupakan kewenangan pemerintah pusat dan akan dikomunikasikan DPRD.
DPRD juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan MBG. Ivan menyatakan DPRD siap turun ke lapangan melakukan monitoring bersama dan menerima laporan masyarakat bila ditemukan kendala.
“Kualitas gizi, kebersihan, dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi standar gizi yang diterima anak-anak Indonesia,” ujarnya.
Ivan menutup dengan menegaskan prinsip DPRD Provinsi Jambi terhadap MBG. Program harus jalan, manfaat sampai ke rakyat, dan pengolahan harus bersih.
“Kami mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis, tetapi kami juga mendukung penuh pengawasan yang ketat. Prinsip kami sederhana: programnya harus jalan, manfaatnya harus sampai kepada rakyat, dan pengolahannya harus bersih,” pungkas Ivan.(Tat/Nic)
Tinggalkan Balasan