Menteri Nusron Tertibkan HGU 11 Koperasi Diduga Terlibat Kebakaran Hutan

Jakarta, Forumnusantaranews.com-

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
mengambil langkah tegas terhadap 11 korporasi yang diduga terlibat dalam
kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penertiban itu dilakukan lewat
evaluasi dan pengkajian Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing perusahaan,
mulai dari pencabutan secara penuh, pencabutan sebagian, sampai tidak
diperpanjang maupun tidak diperbarui.

Hal itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Konferensi
Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU,
di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta,
Senin (09/11/2026).

Nusron mengungkapkan, 11 perusahaan berbasis HGU tersebut direkomendasikan
oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Jika dilihat dari beneficial
ownership-nya, ada perusahaan yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia,
dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam
negeri yang belum bisa disebutkan namanya.

“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan
oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial
ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan,
Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa
dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Penanganan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi Kementerian ATR/BPN
dengan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan
pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN,
penanganan terhadap 11 korporasi itu dibagi ke dalam lima kelompok atau
klaster.

Kelompok pertama adalah HGU yang akan dicabut seluruhnya. Di antaranya HGU
seluas 4.000 hektare atas nama PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan
Selatan; HGU seluas 11.558,11 hektare atas nama PT RKA di Kabupaten Melawi,
Kalimantan Barat; serta HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare
atas nama PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Pertimbangan pencabutannya meliputi kondisi lahan terbakar lebih dari 50%,
ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang,
serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

Klaster kedua adalah HGU yang tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun
ditata kembali. Ketentuan ini berlaku untuk eks HGU seluas 2.300 hektare
atas nama PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Hak tersebut diketahui telah berakhir pada 2020, dan tidak akan diberi
perpanjangan. Pertimbangannya, antara lain faktor ketidaksesuaian sarana
dan prasarana, serta kejadian kebakaran yang berulang.

Ketiga, ada tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak
dipertimbangkan untuk diberikan HGU dan/atau izin usaha perkebunan.
Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS
seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134
hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Menteri ATR/Kepala BPN memutuskan untuk tidak memberikan HGU bagi ketiga
perusahaan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian
untuk pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunannya.

Keempat, pencabutan sebagian HGU terhadap PT SAE di Kabupaten Landak,
Kalimantan Barat yang memiliki luas 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya
adalah lahan yang terbakar tidak lebih dari 50% dan terdapat
ketidaksesuaian sarana dan prasarana.

Kelima, terdapat tiga HGU yang pencabutan sebagian atau seluruhnya masih
memerlukan pendalaman lebih lanjut. Ketiganya meliputi HGU 129,5500 hektare
dan 286,9900 hektare atas nama PT STP; HGU seluas 1.263,35 hektare dan
4.154,94 hektare atas nama PT API; serta HGU seluas 4.928,7000 hektare dan
521,8700 hektare atas nama PT JMS.

Pendalaman terhadap kelompok kelima dilakukan untuk memperoleh data yang
valid sebagai dasar penentuan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian
maupun seluruhnya.

Menteri Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas
tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Penanganan ini mengacu pada sejumlah regulasi,
antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri
ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian
Kasus Pertanahan; serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak
Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Proses penanganan juga dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari
pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian,
ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan
penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus.

“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah
penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Menteri ATR/Kepala
BPN.

Dalam rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan, Dudung Abdurachman ini hadir para Kepala Badan, Wakil Menteri dan
perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Hadir mendampingi Menteri Nusron,
sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *