JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa komunikasi dengan negara-negara tetangga terus berjalan, meskipun Indonesia sedang menghadapi dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah juga memastikan bahwa belum ada nota protes resmi dari negara-negara sekitar terkait masalah ini.
“Komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara di kawasan terus berjalan dengan baik,” ujar Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela menjawab pertanyaan ANTARA, Senin.
Ia menambahkan bahwa langkah diplomasi dilakukan dengan terus berbagi informasi tentang perkembangan situasi karhutla. Pemerintah Indonesia juga terus melakukan berbagai langkah penanganan karhutla secara terpadu untuk meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk ke negara tetangga.
RI senantiasa mengoptimalkan mekanisme tingkat ASEAN untuk melakukan pemantauan dan pertukaran informasi terkait dampak karhutla. Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan sesama negara ASEAN dalam kerangka Kesepakatan ASEAN tentang Polusi Kabut Asap Lintas Batas (Agreement on Transboundary Haze Pollution).
Upaya yang ditempuh tersebut merupakan langkah bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan, pemantauan, pencegahan, penanganan kebakaran, serta memperkuat koordinasi antarnegara dalam menghadapi risiko kabut asap lintas batas.
Nabyl memastikan bahwa hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih belum menerima penyampaian keberatan secara resmi dari negara-negara tetangga terkait perkembangan karhutla dan kabut asap.
Senada, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Ahad (23/8) mengatakan bahwa pemerintah, melalui Menteri Luar Negeri Sugiono, menjaga komunikasi dengan negara tetangga terkait dampak karhutla.
“Karena itu kita berusaha secepatnya untuk menangani karhutla ini,” ujar Prasetyo saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.
Adapun pemerintah RI terus meningkatkan upaya pengendalian dan penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera melalui pengerahan 12.880 personel dan bantuan alat untuk upaya pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), dan pemantauan kualitas udara.
Presiden Prabowo Subianto juga telah memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan dalam kunjungannya ke Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8) serta berkoordinasi dengan sejumlah menteri terkait upaya tersebut.
